Kelangkaan BBM Bayangi SPBU Di Jabodetabek

“Kuota sesuai anggaran BBM bersubsidi di Jakarta me­mang ha­bis pekan depan dan se­cara na­sio­nal habis di bulan Oktober. Untuk kondisi darurat, maka pe­merintah dan DPR harus menge­luarkan tam­bahan BBM bersub­sidi. Pe­merintah dan DPR bisa menge­luar­kan surat jaminan se­mentara,” kata Wakil Direktur Re­forminner Institute Komaidi No­to­­negoro di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan perhitungan Re­forminner, kebutuhan konsumsi bbm bersubsdi di level 43 sam­pai 44 juta kiloliter (KL). Pada­hal, kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini hanya sebesar 40 juta KL.

Komaidi menyebut, jika kuota habis, Pertamina tidak bisa me­nyalurkan tambahan bbm ber­sub­sidi jika tak mendapat per­se­tu­juan dari DPR dan Peme­rin­tah.

“Kalau hanya lisan tentu ti­dak bisa dijadikan dasar hukum. Untuk itu, perlu dokumen tertulis agar Pertamina bisa menyalurkan BBM bersubsidi. Jadi stok BBM bersubsidi ada, tetapi stok itu kan bukan yang tercantum dalam kuota 2012,” ungkapnya.

Komaidi menye­but, hampir mustahil dilakukan pembatasan BBM bersubsidi di tengah meni­pisnya pasokan.  Yang paling ma­suk akal adalah menambah jatah.

Berdasarkan perhitungan, jika skenario pem­batasan konsumsi BBM bersub­sidi di SPBU peru­mahan elite dan jalan tol ber­jalan, maksimal penghematan 1 juta KL. Padahal, per­tum­buhan kon­sumsinya mencapai 4 juta KL. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota se­besar 3 juta KL.

Ketua Himpu­nan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Nasional (Hiswana Migas) Eri Purno­mo­hadi mengatakan, pemerintah dan DPR harus mem­percepat pem­­bahasan dan tidak membi­arkan ku­ota BBM bersub­sidi hilang dari SPBU di Jakarta.

Fraksi PDIP mendukung lang­kah pe­merintah untuk me­nambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 4 juta KL. “Kami menye­tu­jui penam­bahan kuota BBM ber­subsidi sebesar empat juta kilo­liter yang diusulkan pemerin­tah. Karena itu berpihak pada rakyat,” ujar Ketua Fraksi PDIP Puan Maha­rani.

Dia menjelaskan pada tahun 2010 lalu PDIP telah mena­war­kan kuota BBM sebesar 43 juta KL pada pemerintah namun ditolak. Pemerintah, lanjutnya, pada waktu itu hanya menyetujui sebesar 40 juta KL. [Harian Rakyat Merdeka]