BAKN Serahkan Kasus Yang Rugikan Negara 1,14 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Peme­rintah yang bertujuan untuk me­ningkatkan transaparansi dan kua­litas laporan keuangan. Me­nurut Agus Marto, penyelengga­raan raker tersebut untuk meng­hasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dengan kualitas terbaik melalui tindakan nyata dan jelas dari setiap Ke­menterian/Lembaga (K/L).

Raker tersebut mengam­bil te­ma “Peningkatan Kualitas Peng­elolaan Keuangan Peme­rintah dalam rangka Mewujud­kan La­poran Keuangan tahun 2012 dengan Opini Wajar tanpa Peng­ecualian (WTP).”

“Sekaligus menyatukan pema­ha­man atas temuan audit Badan Peme­rik­sa Keuangan (BPK) dan meng­ambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan temuan audit tersebut,” katanya di Ja­karta, kemarin.

Namun berbeda dengan yang dikemukakan Menkeu, kalangan DPR dalam Rapat Paripurna ak­hir­­nya menerima dan mensah­kan laporan Badan Akuntabilitas Ke­uangan Negara (BAKN) DPR ter­kait temuan audit BPK di tiga bidang.

Tiga bidang yang dimak­sud adalah temuan dalam kepatu­han kewajiban perpajakan yang mem­buat hilangnya potensi pene­ri­maan negara sebesar Rp 368,70 miliar, laporan audit pengadaan barang dan jasa dan rekening liar di Kemendiknas dan 16 univer­sitas negeri, serta audit penga­daan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu burung di Kemenkes.

Anggota BAKN Sumaryati Arjoso membacakan kesimpulan dari temuan-temuan itu. Selain kerugian penerimaan pajak Rp 368,70 miliar, negara juga dirugi­kan dalam kasus-kasus di Ke­men­diknas sekitar Rp 309 miliar dan Rp 468,98 miliar di proyek pabrik vaksin flu burung. Jadi ka­lau ditotal kerugian negara dari ketiga kasus ini mencapai Rp 1,147 triliun.

Untuk kasus kepatuhan ke­wajiban perpajakan, berdasarkan hasil uji petik BPK di beberapa Kementerian, Sumaryati menya­takan BAKN menyimpulkan bahwa bendaharawan kemente­rian/lembaga pemerintah pusat dan pemda melakukan kesalahan dalam pengenaan dan pemungu­tan pajak. “Bentuknya kesalahan dalam pengenaan jenis pajak, kesalahan dalam pengenaan tarif pajak, kesalahan dalam peneta­pan dasar pengenaan pajak, dan kesalahan karena tidak melaku­kan pemotongan pajak,” kata Sumaryati di Jakarta, kemarin.

Karena itu, BAKN mereko­men­dasikan agar hal itu segera di­tangani oleh Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK). Seluruh rekomendasi itu diterima oleh se­luruh fraksi yang mengi­kuti rapat paripurna itu.

Dalam berbagai kesempatan, Mendiknas M Nuh membantah hasil audit BPK terkait dugaan ko­rupsi proyek pengadaan labo­ra­torium di 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Proyek laborato­rium tersebut diklaim tidak ada indikasi ko­rupsi. [Harian Rakyat Merdeka]