1 Juta KL Solar Belum Disalurkan, Pengusaha Ikan Kian Sulit Melaut

Ketua Harian Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Edy Yuwono menuturkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan mem­pengaruhi hasil tangkapan ikan tuna.

“Bagaimana kami mau me­ning­­katkan produktivitas penang­kapan. Kami saja sudah sangat sulit untuk mendapatkan BBM, itu yang menjadi pokok per­ma­salahan­nya,” cetus di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, kebutuhan solar untuk kapal berkapasitas 5 gross ton (GT) sebanyak 40 liter untuk melaut selama lima hari, namun karena ketersediaan BBM di SPBN (Stasiun Pengisian Ba­han Bakar Nelayan) terbatas, nelayan terpaksa membeli solar eceran sebanyak 20 liter dan ter­kadang tidak mendapatkan BBM untuk melaut karena permintaan solar ini cukup tinggi.

Edy mengakui, saat ini me­mang sedang musim tangkapan ikan. Diharapkan para pengusaha bisa memanfaatkan momen ini untuk terus berproduksi semaksi­mal mungkin. Akan tetapi  karena BBM untuk operasional mahal, dan kasus penabrakan kapal penangkapan tuna dibiarkan oleh pengawas, justru membuat kon­disi usaha tuna semakin sulit. “Ka­lau bisa, pemerintah mem­beri­kan subsidi BBM diawal se­besar 25 kiloliter untuk penang­kapan satu bulan. Kalau disubsidi itu masih fisible,” pintanya.

Dikatakan Edy, puncak tangka­pan tuna itu sejak Agustus sampai dengan Februari, adapun kondisi­nya tidak seperti dulu lagi. “Ja­man dulu anggota Astuin, tangka­pan kita juga dibatasi, kuota tahun ini 580 ton dari 700 ton tahun lalu. Selain itu, dulu kita punya kapal 600 long line seka­rang tinggal 280 kapal long line tuna,” tukasnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Mar­woto menuturkan, dari kuota 1,8 juta kl solar bersubsidi untuk ne­la­yan, realisasi baru sekitar 800 ribu kl. Artinya, ada sejuta kl yang belum disalurkan.”Ada ke­ku­rangan pasokan BBM nelayan di setiap pe­labuhan dibanding­kan ke­bu­tuhan yang ada,” ung­kapnya.

­Marwoto mencontohkan, ke­bu­tuhan BBM subsidi untuk kapal nelayan di Bitung menca­pai 250 kl per bulan, sedangkan alo­kasi tidak pernah diatas 150 kl. Menurutnya, masih ada ke­le­ma­han dalam pengendalian penggu­naan BBM bersubsidi. Untuk itu, pihaknya kini men­sya­ratkan kapal nelayan pene­rima BBM ber­subsidi untuk memiliki reko­mendasi dari bos pelabuhan. [Harian Rakyat Merdeka]