DPR Minta Kasus RIM & IM2 Segera Diungkap

Menurut pakar telematika ini, kasus RIM bukan kasus tek­nologi pertama yang diselidiki Keja­gung. Sebelumnya, telah ada ka­sus serupa, yaitu kasus 3G In­do­sat IM2 yang masih jalan di tempat.

“Sebaiknya Kejagung fokus menyelesaikan kasus tele­ko­mu­nikasi dan memberikan kepasti­an hukum sehingga bisnis in­dustri telekomunikasi tidak ter­ganggu,” pintanya.

Anggota panitia kerja (Panja) Pencurian Pulsa ini mengakui, banyak masalah di industri te­lekomunikasi. Selain lemahnya pengawasan, aturan penindakan terhadap operator nakal juga le­mah sehingga perlu ada pem­benahan dalam regulasi teleko­munikasi ke depan.

“Saya kira dengan terkuaknya kasus telekomunikasi bisa men­jadi awal pembenahan di industri telekomunikasi Indonesia. D­i­ha­rapkan, Menkominfo Tifatul Sem­biring bisa segera membenahi ma­salah ini dengan baik,” ujarnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya menghormati langkah Kejagung yang menyelidiki ka­sus dugaan korupsi RIM Blac­k­Berry. Ia minta Kejagung segera memberi kepastian hukum da­lam penanganan kasus tersebut.

”Kasus ini harus jelas apakah RIM sebagai penyelenggara jasa atau jaringan atau sebuah ope­rator?  Kapasitas RIM di Indo­nesia harus jelas,” ujar Gatot.

Kemenkominfo belum bisa memberikan tindakan tegas ter­ha­dap RIM. Sebab, kasus ini ma­sih dalam penyelidikan aparat hu­kum. Pada awal 2011, Menteri Ko­munikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembi­ring pernah menyatakan, RIM meraup laba mencapai Rp 2,2 tri­liun per tahun, tapi tidak per­nah membayar pajak kepada peme­rintah Indonesia. RIM mem­ban­tah pernyataan itu dan me­ngaku sudah mem­bayar se­luruh kewa­jibannya kepada pe­me­rintah In­donesia.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nir­wanto mengungkapkan, saat ini pihaknya baru membahasnya ka­rena baru sekitar dua bulan ka­sus tersebut dilimpahkan oleh Ke­jaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar) ke Kejagung.

“Kami masih mendalaminya, apakah kasus tersebut perlu di­ambil alih Kejagung atau tidak. Perkara ini sifatnya masih pe­nye­lidikan, jadi belum saatnya di­umumkan ke publik. Nanti ka­lau sudah saatnya akan dipubli­ka­sikan,” jelas Andhi.

Menurutnya, modus yang  di­lakukan pada kasus ini diduga mirip dengan kasus dugaan ko­rupsi yang terjadi dalam kerja sama penyelenggaraan jaringan antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2), yakni penyalahgunaan fre­kuensi yang juga ditangani Kejagung.

Dalam kerja sama tersebut, diketahui ada dugaan kesalahan karena RIM sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, ter­nyata tidak memiliki izin dan bukan perusahaan berbadan hu­kum di Indonesia. Kejagung me­ngaku dari laporan yang dite­rima mengenai kerja sama ter­se­but, negara dirugikan hingga Rp 10 triliun. Karena belum ber­ben­tuk badan usaha, RIM diduga tidak membayar penerimaan ne­gara bukan pajak (PNBP) ter­hi­tung sejak 2007  lalu hingga kini.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Jawa Barat Jaya Ke­suma sebelumnya menya­ta­kan, pihaknya sudah me­limpahkan kasus tersebut ke Kejagung sejak dua bulan lalu. Alasannya, kasus tersebut tidak hanya di wilayah Jawa Barat, namun di beberapa provinsi di Tanah Air. Kasus itu sam­pai sekarang masih dalam tahap penyelidikan dan me­nunggu hasil audit Badan Pe­nga­wasan Ke­uangan dan Per­bankan (BPKP).

Saat dikonfirmasi Rakyat Mer­deka, Deputi Investigasi BPKP Eddy Mulyadi mengaku, belum ada permintaan untuk mengaudit kasus dugaan RIM tersebut.

“Justru saya baru tahu, karena untuk diminta dan menerima berkas pun belum ada sama se­kali,” kilah Eddy.

Eddy juga belum bisa me­mas­tikan kapan hasil audit kasus korupsi IM2 rampung dan apa­kah ada dugaan pelang­garan korupsi atau tidak, BPKP masih mela­kukan audit.

Adapun  enam operator tele­ko­munikasi Indonesia yang beker­ja sama dengan RIM, yakni PT Telekomunikasi Selular (Tel­kom­sel), PT Indosat Tbk (ISAT), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Axis Telekom Indoesia, PT Hutchison CP Telecommu­nica­tions, dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).  [Harian Rakyat Merdeka]