Kritis, Permintaan Lahan Industri 1.000 Ha Per Tahun

Ketua Kehormatan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Hendra Lesmana mengatakan, pening­ka­tan permintaan lahan itu ter­jadi se­jak dua tahun terakhir. HKI men­catat, permintaan lahan in­dustri mencapai rata-rata 1.000 hektar (ha) per tahun.

“Peningkatan itu seja­lan de­ngan investasi maupun ek­span­si dari para pelaku usaha. Ter­utama ekspansi perusahaan mul­tinasio­nal,” ujarnya di Ja­karta, kemarin.

Dia menjelaskan, total lahan ka­wasan industri yang ada hingga Juni 2012 sekitar 27.320 ha. Per­mintaan paling tinggi ter­jadi di Jawa, seperti Bekasi, Ka­rawang dan Purwakarta, dengan per­sen­tase 60 persen terhadap total per­mintaan. Sekitar 30 per­sen per­mintaan lainnya adalah di wila­yah Sumatera dan Su­lawesi.

Ketua Umum HKI Sanny Is­kandar menegaskan, pengemba­ngan kawasan industri masih terkendala ketersediaan lahan, infrastruktur dan keama­nan. Ia mengaku para pengem­bang ka­wasan industri kerap me­nge­luh­kan masalah pembebasan lahan.

Untuk itu, pihaknya ber­harap keseriusan pemerintah da­lam membangun infrastruktur trans­portasi. Salah satunya usulan pem­­bangunan rel kereta api dua ja­lur Jakarta-Surabaya yang men­dorong masuknya investasi ke kawasan industri.

“Rute Ja­karta ke Surabaya yang dua jalur baru sampai Cirebon. Ban­ding­kan dengan China yang 80 persen menggunakan kereta api hing­ga 20 jalur,” ujar Sanny.

Menurutnya, selama ini akses transportasi menjadi kendala da­lam sistem logistik dan distri­bu­si. Selain rel kereta api, pem­ba­ngu­nan akses jalan ke pela­buhan dan jalan tol yang sese­gera mung­­kin jadi perhatian investor.

“Jalan Tol Cilincing (Jakarta Utara) kami usulkan segera di­bangun. Untuk akses ke selatan juga diharapkan terdapat paralel, sehingga dari Karawang bisa langsung mengarah ke Bogor (Jawa Barat),” kata Sanny.

HKI juga kembali menekan­kan Pelabuhan Cimalaya (Kara­wang) untuk segera dibangun. Tujuan­nya, agar pelaku industri bisa meng­akomodasi pasokan dari Ka­rawang dan tidak hanya me­ngan­dalkan Pelabuhan Tan­jung Priok, Jakarta.

 Terkait masalah lahan dan ke­amanan di kawasan industri. Sanny mengatakan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan da­pat memperlancar izin penggu­naan lahan untuk kawasan in­dus­tri. Hal itu sekaligus me­res­pons permintaan investor guna mem­perluas lahan kawasan in­dustri.

“Apalagi ada kebijakan pem­batasan peruntukan kawasan in­dustri hanya seluas 400 hektar di setiap provinsi. Padahal, kebu­tuhan kawasan industri paling sedikit 1.000 hektar,” jelasnya.

 Menanggapi berbagai keluhan ini, Kemenperin akan fokus un­tuk mempercepat pengadaan la­han ka­wasan industri karena se­jumlah investasi besar sangat mem­butuh­kan lahan untuk inves­tasinya.

“Tahun ini, permintaan la­han untuk pembangunan in­dustri mencapai 1.000 hektar, se­dikit berkurang dari tahun lalu yang mencapai 1.250 hektar. Ka­rena permintaan tinggi dan tapi suplai lahannya kurang, ada be­berapa pembangunan kawasan in­dustri yang tertunda,” kata Dirjen Pe­ngem­bangan Perwilayahan In­dus­tri Ke­men­terian Perindustri­an (Ke­men­perin) Dedi Mulyadi.

Diperkirakan, tahun depan per­mintaan untuk kawasan industri akan meningkat dari tahun ini.

“Ke­menperin terus mendorong percepatan ekspansi oleh perusa­haan kawasan industri. Sedang­kan kendala utama pengadaan la­han untuk kawasan industri ada­lah masalah pembebasan lahan, kalau untuk membangun ter­ma­suk infrastruktur butuh waktu satu tahun,” papar Dedi.

Saat ini, jum­lah kawasan in­­dustri yang ope­rasional di Indo­ne­sia men­capai 81 dengan luas lahan sekitar 23,34 ribu hektar.

“Kawasan in­dustri terbesar ada di Jawa dengan luas lahan sekitar 18,75 ribu hektar atau se­kitar 59,26 persen dari total la­han ka­wasan industri di Indo­nesia,” ujarnya.  [Harian Rakyat Merdeka]