Revisi Permen Jasa Premium Molor, Banyak CP Bakal Mati

Jika kondisi seperti itu terus dibiarkan, industri CP lokal bakal mati. Komisi I DPR pun menilai, Kementerian Komu­ni­kasi dan Informatika (Ke­men­kominfo) belum serius merevisi aturan jasa premium tersebut.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa Komisi I DPR Roy Suryo mengatakan, Men­kominfo Tifatul Sembiring sudah tidak fokus pada tugas dan tang­gung  jawab yang menjadi ko­mit­men kementeriannya.

“Nggak heran kalau beberapa industri konten menuntut agar aturan jasa premium segera ram­pung,” kata Roy, kemarin.

 Menurut dia, Kemenkominfo seharusnya merinci kembali per­soalan yang terkait permasalahan telekomunikasi di Indonesia.

“Saya pikir sudah sangat jelas, sampai mana imbas dan efek ma­cetnya revisi aturan tersebut. Ke­menkominfo harus segera me­ram­pungkannya. Itulah yang akan disampaikan Komisi I DPR pada awal persidangan, setelah pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus nanti,” ujarnya.

Ketua Panja Pencurian Pulsa Tantowi Yahya mengaku, telah menghubungi secara pribadi dan meminta Menteri Tifatul Sem­biring untuk segera memberla- kukan aturan revisi itu.

“Empat hari lalu, saya meminta Pak Tifatul menyanggupinya se­be­lum hari raya. Hingga kini, saya belum juga mendapatkan ke­pastiannya, tapi akan saya pan­­tau,” kata Tantowia.

Politisi Partai Golkar ini mem­pertanyakan soal mandeknya re­visi aturan jasa premium itu. Pa­salnya, cakupan yang nantinya diatur dalam revisi PP tersebut telah disetujui Komisi I DPR.

Menurut dia, tidak ada lagi kendala, karena setiap butir pe­raturan tersebut sudah dise­pakati bersama antara DPR dan Ke­menkominfo.

“Dasar hukumnya sudah kuat, diatur dalam Peraturan Menteri yang nantinya menunggu dija­dikan Peraturan Pemerintah (PP). Soal itu saja sebenarnya sudah tinggal diberlakukan,” urainya.

General Manager Value Added Services (VAS) PT XL Axiata Tbk Revie Sylviana mengata­kan, pihak operator sudah lama me­nung­gu revisi tersebut. Sejak Black October, bisnis konten yang dihasilkan bersama CP belum sepenuhnya pulih.

“Saat ini saja, revenue VAS dari konten yang sebelumnya se­kitar 60 persen, sekarang turun menjadi 29 persen. Kalau kon­disi ini terus dibiarkan, bisnis konten bakal mati,” keluhnya.

Group Head Product Deve­lopment & Management Indosat Sumantri Joko Yuwono menya-takan, pihaknya mendukung pro­ses revisi aturan konten premium yang sedang berjalan agar kem­bali mendorong industri konten Indonesia terus berkembang.

Ketua Indonesian Mobile Mul­timedia Association (IMMA) T Amershah menilai, aturan yang kini tengah digodok Badan Re­gulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini pun belum berpihak pada CP. Pasalnya, setiap CP nan­tinya harus melakukan daftar ulang kembali.

“Mana sanggup CP yang su­dah gulung tikar bisa meme­nuhi atur­an tersebut. Belum lagi pro­sesnya yang akan berbelit-belit,” protes Amershah.

Dia berharap, tindakan pe­me­rintah untuk member­la­ku­kan lagi aturan Short Message Ser­vice (SMS) premium tidak sete­ngah-setengah, sehingga me­kanisme yang dilalui pun harus lebih long­gar.

Peneliti dari Indonesia Infor­mation & Communication Tech­nology (ICT) Institute Heru Su­tadi me­nga­takan, aturan revisi Peraturan Men­teri No. 1 Tahun 2009 ini harus sece­patnya dike­luarkan agar penyedia konten dan opera­tor segera men­dapatkan ke­pastian aturan.

“Aturan yang baru ini selain memberi perlindungan yang cu­kup bagi konsumen, juga harus memberi ruang bagi pe­main bis­nis penyediaan konten yang se­rius, bagus, meski itu CP-CP ke­cil,” tutur bekas Anggota BRTI ini

Menanggapi hal ini, Ke­pala Pu­sat Informasi dan Humas Ke­menkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya jus­tru sa­ngat serius dan teliti dalam me­lakukan revisi aturan tersebut.

“Justru karena kami sangat ha­­ti-hati, maka aturan ini tidak bisa diselesaikan dengan buru-buru. Kemenkominfo mem­per­tim­bang­­kan semua aspek isi, terma­suk pihak siapa saja yang terlibat dalam rancangan pera­turan ini. Yakni pelanggan, ope­rator tele­ko­­mu­nikasi dan CP,” ujar Gatot.

Pihaknya menyatakan akan merespons terkait desakan untuk mensahkan aturan tersebut, ka­rena sangat penting untuk mem­bangkitkan kembali industri yang sempat vakum karena unreg massal pada Oktober 2011.

Saat ini, katanya, revisi aturan mengenai konten premium ma­sih dalam tahap pembahasan in­ternal antara Kemenkominfo dan BRTI. Gatot memperkirakan, pada Sep­tember nanti baru akan dila­kukan uji publik.

“Kami ingin memastikan se­mua pihak dalam keadaan yang diuntungkan, sehingga  penye­dot­an pul­sa tidak ter­jadi lagi,” tegas Gatot.  [Harian Rakyat Merdeka]