Stiker BBM Non Subsidi Cuma Buang Duit APBN

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Som­meng merupakan salah satu pihak yang kecewa dengan kualitas stiker tersebut.

Dia pun mengaku kesal dan jengkel ketika mengetahui buruk­nya kualitas stiker pembatasan BBM untuk pemerintah maupun BUMN se-Jabodetabek.  Disam­ping mudah mengelupas, warna stiker pembatasan BBM juga mudah pudar.

Meski begitu, pihaknya men­jan­jikan kualitas stiker untuk pem­batasan di Jawa dan Bali akan lebih baik.

“Kami sudah ma­rah-marah ka­rena kualitas pem­buatan stiker­nya jelek. Nanti untuk Jawa Bali akan lebih bagus,” kata Andy di Jakarta, kemarin.

Andy menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan untuk Jawa-Bali sekitar Rp 2 miliar untuk 200 stiker. Sedangkan untuk satu sti­ker dihargai Rp 7.500. Adapun pemasangannya akan ditempel di sisi dalam kaca mobil sehing­ga tidak mudah rusak.

Dia men­jelaskan, efek peng­gu­naan stiker un­tuk pemba­tasan konsum­si BBM masih belum besar efeknya.  “Jika ingin pem­batasan efektif, stiker harus di­lengkapi chip radio fre­quen­cy identification (RFID),” ujarnya.

Dengan menggunakan RFID itu, menurut dia, bisa efektif lan­taran konsumsi BBM dari sisi permintaan dan pasokan akan terkontrol secara maksimal.

“Chip itu harganya murah. Se­kitar Rp 3.000 sampai Rp 5.000. Nah, kalau mau itu diterapkan efeknya akan lebih cepat. Na­mun, perlu waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun karena harus mem­bangun jaringan terlebih dahulu,” jelas­nya.

Pengamat energi dari Refor­Miner Institute Komaidi Notone­goro mengatakan, perlu adanya audit terkait buruknya kualitas stiker tersebut.

“Perlunya diaudit kalau me­mang ada penyimpangan ang­garan. Tapi seperti yang terlihat sekarang, stiker itu sudah diru­dung masalah seperti penga­wa­san dan operasional lainnya,” kata Komaidi kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, perbaikan kebi­jakan terkait BBM harus dimulai dari penataan mobil pribadi dan kenaikan harga. “Tapi dengan pem­batasan seperti ini (stiker) yang dihemat tidak seberapa, justru menghambur-hamburkan uang APBN,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR Sat­ya W Yudha mengatakan, ren­cana pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tidak akan efektif de­ngan mekanisme me­ma­sang sti­ker pada kendaraan pri­badi. Un­tuk itu, dia akan me­minta kete­rangan pemerintah sampai se­jauh mana keefektifan peng­gunaan stiker ini. Termasuk soal pembu­atan stiker yang me­makan angga­r­an besar tapi kualitasnya buruk.

“Ini kebijakan pemborosan. Kita akan terus evaluasi pelak­sa­naan­nya. Apalagi stiker ter­sebut sangat mudah digandakan atau dipalsukan,” kata Satya.

Menurutnya, cara yang paling efektif menanggulangi pengen­da­lian BBM adalah dengan meng­gunakan kartu pengendali atau Chip Radio Frequency Identi­fica­tion (RFID) dan Nano teknologi.

Namun, jika pemerintah belum siap dengan pengendalian meng­gunakan kartu pengendali atau cara lain seperti stiker, tetap saja itu tidak akan efektif.

Stiker, menurut Satya, tidak bisa mengontrol volume konsum­si BBM bersubsidi. Mekanisme ter­sebut juga tidak bisa mengan­tisipasi terjadinya kebocoran vo­lume BBM bersubsidi. “Pe­tugas SPBU pun bisa disogok de­ngan cara ini,” tambahnya.

Dikatakan, stiker juga bisa di­gandakan. Kon­sumen pun bisa dengan mu­dah memodifikasi tan­ki BBM ken­daraan pribadinya. “Sistem stiker itu harus diting­galkan. Itu akan menimbulkan konflik hori­zontal,” tegasnya.

Satya lebih setuju jika pengen­dalian konsumsi BBM bersub­sidi dilakukan dengan kartu pe­ngen­dali ketimbang stiker. Itu bisa menjamin sistem pengen­dalian volume konsumsi BBM bersub­sidi per kendaraan per hari dari mobil yang berhak.

Perlu diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga, Jumat (3/8), baru 71.000 kendaraan dinas di Jawa dan Bali yang sudah dipasang stiker.

“Sudah tersebar sebanyak 71.000 lembar stiker imbauan ke instansi pemerintahan, masih te­rus dilakukan sampai tercapai 200.000 lembar,” ujar Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini.

Rudi mengklaim, penghematan BBM dengan mewajibkan ken­daraan dinas dan kendaraan ope­rasional milik pemerintah beralih menggunakan pertamax cukup efektif. Indikatornya, penghema­tan di Jabodetabek yang sudah berjalan mulai Mei lalu mem­perlihatkan adanya penurunan penggunaan BBM bersubsidi sebesar 2,4 persen dibanding bu­lan sebelumnya. [Harian Rakyat Merdeka]