Pemerintah Mau Ngomong Baik-baik Soal Inalum Ke DPR

Tidak ingin mengulang pe­ngalaman pembelian divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara, pemerintah akan sowan ke DPR untuk membicarakan pengam­bil­alihan PT Indonesia Asahan Alu­munium (Inalum) dari Jepang.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengata­kan, saat ini pihaknya terus ber­koordinasi dengan Menteri Ke­uangan Agus Martowardojo untuk membeli saham Inalum. Jika harganya sudah ketemu, pihaknya akan langsung mem­bawanya ke DPR.

“Kalau nanti disepakati pembiayaannya dari APBN le­wat Kementerian Keuangan, ya kita akan baik-baik ngo­mong dengan DPR,” ujar Hidayat.

Hidayat mengaku hingga kini masih mengkaji besaran harga yang ideal untuk peng­ambilalihan Inalum dari Ne­geri Matahari Terbit itu, meng­ingat kontraknya akan habis.

“Rencananya 31 Oktober ta­hun ini pemerintah dan Ina­lum akan menemukan harga yang cocok. Jadi ada masa transisi satu tahun,” katanya.

Kementerian Perindustrian telah membuat roadmap untuk pengembangan kapasitas Ina­lum dari 250 ribu ton menjadi 600 ribu ton. Tapi, pemerintah membutuhkan investasi 1,3 miliar dolar AS.

“Nanti setelah diambil oleh pemerintah, mungkin di-keep untuk perusahaan-perusahaan kita,” ucapnya.

PT Aneka Tambang (An­tam) menegaskan kesiapannya mengelola Inalum jika dipe­rintah negara.

Direktur Utama Antam Al­win Syah Loebis mengata­kan, saat ini perseroan sedang mem­persiapkan diri kalau tiba-tiba Menteri BUMN meminta un­tuk mengelola Inalum.

“Kita dari awal sudah ber­partisipasi mengambil Ina­lum. Tergantung rencana pe­merin­tah apakah BUMN dulu atau apa. Kita se­dang menyi­apkan diri,” ujar Alwin.

Alwin menegaskan, saat ini perseroan lebih memantapkan diri secara teknis untuk me­nge­lola Inalum. “Inalum itu se­cara tersendiri, apakah nanti BUMN lain atau siapa tapi kita siap,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah te­lah menyiapkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk mengambil kepemilikan Inalum. Kerja sama Inalum dan Indonesia akan habis masa kontraknya September 2013.

Pemerintah juga akan me­nganggarkan dana Rp 5 tri­liun pada APBN 2013. Jika angka ini ditambah dana saat ini se­besar Rp 2 triliun, maka jum­lah itu mencukupi.

Menteri BUMN Dahlan Is­kan mengatakan, BUMN siap  mengambil alih Inalum. Na­mun, prosesnya tetap dise­rah­kan kepada pemerintah tan­pa ikut campur BUMN.

“Ina­lum diambil negara, nanti dise­rah­kan pada BUMN atau siapa ter­serah, tapi nega­ra dulu,” kata Dahlan. [Harian Rakyat Merdeka]