JK: Karakter Pertamina Mirip Makelar Minyak

usulan itu disampaikan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat diskusi prospek pengusahaan blok-blok migas habis masa kontrak di Gedung MPR, kemarin.

JK yang mengenakan batik cok­lat kehitam-hitaman itu me­ngatakan, blok-blok migas yang umurnya sudah 25 tahun dan 40 tahun sebaiknya diambli alih pe­merintah untuk dikelola badan usaha milik negara (BUMN).

Dia juga mengkritik tidak ge­sitnya Pertamina dalam me­ngambil blok-blok tersebut. Con­tohnya, pengelolaan Blok Na­tu­na di Kepulauan Riau (Kepri).

“Meski sudah diutamakan un­tuk mengambil Blok Natuna, tapi tidak diambil dan tidak di­sentuh oleh Pertamina. Nasio­nalisme hanya ada di seminar, se­mentara di lapangan minyak sistem ma­kelar,” kritik JK.

Ketua Umum Palang Merah In­donesia (PMI) itu juga me­nyin­dir saat ini Pertamina lebih di­kenal sebagai perusahaan pen­jual mi­nyak. Padahal, perusa­haan pe­lat merah itu didirikan untuk men­­cari minyak.

JK me­ngakui, dulu karakter Pertamina itu se­macam makelar karena mengun­dang kontraktor-kon­trak­tor asing untuk meng­garap lapangan migas.

“Pertamina owner saja, yang ker­ja Cevron, Total dan Exxon de­ngan sistem bagi hasil. Se­ka­rang kita tidak bisa begitu lagi. Dengan sistem bagi hasil, sewa jet juga kita yang bayar, ada ti­puan macam-macam, hasil ak­hirnya tidak sebesar yang kita harapkan,” sentilnya.

Untuk itu, dia meng­imbau, se­belum pengelolaan mi­gas diserah­kan kepada BUMN, peru­sa­haan tersebut juga harus me­ngu­kur ke­mampuan diri. Ja­ngan sam­pai pe­ngambilalihan itu malah men­jadi bumerang yang meng­aki­batkan produksi ber­ku­rang. Kon­disi itu akan berdampak pada mem­beng­kaknya nilai im­por minyak.

Menurut bekas Ketua Umum Partai Golkar ini, keamanan ener­gi Indonesia sangat meng­kha­watirkan karena konsumsi­nya lebih tinggi dibanding pro­duksi. Saat ini, produksi minyak 880 ribu barel per hari atau lebih ren­dah dari target 930 ribu barel per hari. Sementara konsumsi ener­gi dalam negeritercatat 1,3 juta barel per hari.

Makanya, dia tidak heran jika sekarang Indonesia menjadi ne­gara importir dari sebelumnya eksportir. Padahal, harga minyak sangat tergantung kondisi ling­kungan. Dua bulan lalu harga mi­nyak mencapai 110 dolar AS per barel dan sekarang 90 dolar as per barel. Naik turunnya harga mi­nyak dunia sangat berdampak pa­da anggaran subsidi pemerintah.

“Kalau harga naik, maka subsi­di pemerintah juga naik. Lalu sia­pa yang bayar itu nanti,” katanya.

Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batu­bara mengatakan, komitmen pemerin­tah masih rendah untuk men­du­kung perusahaan minyak na­sio­nal. Hal itu bisa dilihat dari ke­bijakan pemerintah yang lebih memilih memperpanjang kontak migas dengan asing dibanding menyerahkan ke dalam negeri.

Marwan menilai, ada kepen­tingan politik dan pemburuan rente dalam mempengaruhi sikap pe­merintah. Apalagi, peraturan yang ada juga dibuat multitafsir dan penetapan perpanjangan kontrak yang panjang (10 tahun hingga seminggu sebelum kon­trak berakhir) membuka peng­ambil keputusan dan kontraktor membuat kesepakatan yang me­rugikan kepentingan nasional.

“Perlu peraturan pemerintah atau keputusan menteri yang me­ngatur pengusahaan blok-blok migas yang habis itu diambil BUMN,” tandas Marwan.

Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Salis Aprilian mengatakan, Pertamina sanggup mengambil alih seluruh blok migas yang telah habis masa kontraknya. Pertamina bahkan mengincar 100 persen saham Blok Maha­kam.

“Kami maunya 100 persen, tapi kalau ada peraturan-per­aturan baru lagi kami akan me­ngikuti,” katanya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mudakir menyatakan, pihaknya menerima kritikan dan masukan dari bekas Wapres Jusuf Kalla.

Kendati begitu, Ali mene­gas­kan, Pertamina sekarang su­dah Pertamina yang baru dan banyak ber­ubah. “Terima kasih atas kritikannya pak JK. Seka­rang kami sudah lebih baik,” katanya.

Selain itu, menurutnya, per­seroan siap mengambil alih blok-blok migas yang habis masa kontraknya untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Apalagi beberapa blok migas yang habis kontraknya dan telah diambil Pertamina, produksinya menga­lami kenaikan.

“Sekarang kita berharap ke­putusan pemerintah soal Blok Mahakam untuk kepastian in­vestasi kami,” tandasnya.  [Harian Rakyat Merdeka]