Dianggap Nyaman Pake BBM, DPR Kritik PLN Ngeluh Melulu

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, saat ini banyak pengusaha tambang yang tidak konsisten dalam pe­menuhan kebutuhan batubara di dalam negeri. Tidak heran jika banyak pembangkit yang keku­rangan pasokan.

“Banyak masalah yang kita ha­dapi saat ini di proyek power plant karena terjadinya perse­ling­kuhan yang dilakukan pemi­lik tam­bang, sehingga pasokan batu­bara ke pembangkit listrik ber­ku­rang,” kata Nur di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tidak konsis­ten­nya para pemilik tambang itu di­ka­renakan harga batubara untuk eks­por lebih mahal dibanding har­ga jual ke domestik. Kondisi ini membuat para pemilik tam­bang mengurangi pasokannya untuk pembangkit secara diam-diam.

Padahal, kata Nur, PLN  de­ngan para pemilik tam­bang sudah meneken kontrak pe­me­nuhan pasokan. “Namun godaan har­ga yang lebih tinggi ini mem­buat pemilik tam­bang sering ingkar janji,” curhatnya.

Nur dalam satu kesempatan ju­ga mengusulkan agar peme­rin­tah mengeluarkan aturan pen­jua­lan batubara domestik (Domestic Mar­ket Obligation/DMO) jangka pan­jang untuk mengamankan pa­sokan batubara domestik. “Ja­ngan sampai tambang-tambang ba­tu­bara habis diekspor,” katanya.

Dia beranggapan, DMO jangka panjang antara 5-10 tahun lebih penting dibanding tahunan yang dikeluarkan Kementerian Ener­gi Sumber Daya Mineral (ESDM). Bagi PLN, DMO jangka pan­jang itu untuk menjamin komit­men pe­rusahaan guna menaikkan porsi energi batubara yang saat ini baru 50 persen dan akan meningkat menjadi 65 persen pada 2020.

Berdasarkan Data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Lis­trik 2011-2020, PLN menarget­kan penggunaan BBM pada 2020 hanya 0,71 persen atau hanya 0,67 juta kiloliter (KL), turun dras­tis dari pemakaian BBM pada 2011 sebesar 21,12 persen atau 9,06 juta KL.

Sedangkan penggunaan batu­bara PLN pada 2020 naik tajam menjadi 64 persen atau 125,76 juta kl. Padahal, penggu­naan ba­tubara PLN pada 2011 ha­nya 41,8 juta ton atau 50 persen dari komposisi pro­duksi listrik per bahan bakar. Se­dangkan ke­bu­tuhan batubara 2012 sebesar 43 juta ton. Kebu­tuhan untuk 2014 juga di­prediksi naik menjadi 90 juta ton menyusul beroperasinya proyek 10.000 mega watt (MW) tahap pertama.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldy justru mengkritik sikap PLN. Menurutnya, perusa­haan pelat merah itu lebih banyak mengeluh dibanding kerjanya.

Dulu, kata Bobby, PLN pernah mengeluh soal minimnya paso­kan gas untuk pembangkitnya. Na­mun, saat permintaan itu di­penuhi, PLN malah tidak me­ngambilnya. “Dulu minta ba­nyak gas, pas sudah ada nggak diam­bil,” sindir Bobby.

Hal yang sama juga untuk ba­tubara. Sekarang PLN menge­luh soal pasokan batubara yang mi­nim karena lebih banyak di­eks­por mengingat harganya lebih tinggi. Pa­dahal, kalau disamakan juga har­ganya masih jauh lebih rendah dari harga BBM dan gas.

“PLN yang daya serapnya ren­dah. Dengan berbagai alasan tek­nis, PLN tetap lebih nyaman pa­kai BBM,” cetusnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, yang diperlukan saat ini adalah koordinasi dari peme­rin­tah dalam pemenuhan kebu­tu­han batubara dalam negeri. Apalagi sudah ada kebijakan DMO, lalu kenapa belum di­eksekusi oleh pemerintah.

“Hingga kini belum jelas siapa yang mengumpulkan batubara dari kebijakan DMO tersebut dan di mana tempat mengumpul­kan­nya, serta siapa yang me­ng­ang­kutnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Nasional (Aspebindo) Ferry J. Ju­lian­tono mengatakan, penye­rap­an batubara dalam negeri masih 30 persen dari total pro­duk­si. “Da­ya serap PLN juga masih ren­dah. Kalau tidak diekspor kele­bihannya mau buat apa,” katanya.

Ferry juga menolak penerapan bea keluar ekspor batubara ka­rena akan berdampak pada ki­nerja perusahaan dan pene­ri­maan negara. Apalagi kondisi ekonomi global sedang lesu se­hingga harga juga turun.  [Harian Rakyat Merdeka]