Agar Tidak Diprotes, Duitnya Diambil Dari Cadangan Devisa

“Indonesia kan termasuk salah satu dari sekitar 160 negara di du­nia. Apabila krisis bisa diatasi, maka stabilitas ekonomi dan ke­uangan global dapat terpelihara dengan baik dan stabilitas eko­nomi Indonesia juga akan ikut ter­jaga. Sehingga momentum pembangunan akan terpelihara,” ucapnya saat dikontak Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Rahmat menjelaskan, dana dari Indonesia akan aman, ka­rena pe­ringkat obligasi IMF ada di le­vel investment grade. Ka­pan saja In­do­nesia perlu uang, obligasi ter­sebut bisa dijual un­tuk dapat­kan kembali uangnya.

“Karena itu me­rupakan inves­tasi, maka Indo­nesia akan men­dapatkan be­rupa imbal hasil obligasi,” jelas Rahmat.

Bagi ekonom Uni­ver­­sitas Ga­djah Mada (UGM) Re­vrisond Baswir, bantuan ke IMF jangan hanya sebuah cek kosong. Ar­tinya, pemerintah ha­rus bisa men­de­sakkan kepen­ti­ngan nasio­nal ke IMF dengan ban­tuan itu.

“IMF dulu waktu mem­­­beri pin­ja­man ke kita, mereka men­de­sak adanya Letter of Intent (LOI). Harusnya kita juga bisa melaku­kan hal se­rupa. Agen­da apa yang akan kita laku­kan jika kita pin­jami, ja­ngan hanya cek kosong saja,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka di Ja­karta, Kamis (12/7)

Menurut Revrisond, salah satu agenda yang bisa dititipkan pe­merintah Indonesia lewat bantuan tersebut yakni perlunya reformasi di IMF. “Intinya adalah menam­bah suara di luar Amerika dan Uni Eropa di IMF. Apalagi Ame­rika dan Uni Eropa sedang di­landa kri­sis ekonomi,” katanya.

Pengamat eko­nomi dari Lem­baga Ilmu Penge­tahuan Indone­sia (LIPI) Agus Eko Nu­groho mengatakan, pin­jaman ter­sebut tidak melanggar konstitusi ka­rena tidak menggu­nakan dana APBN. “Selama ban­tuan itu ti­dak ber­asal dari keuangan pub­lik, se­perti neraca BI, maka hal itu tidak  me­langgar konstitusi,” ujar Agus.  [Harian Rakyat Merdeka]