Akibat Macet & Jalan Rusak Pengusaha Rugi Rp 14 Triliun

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkar­nain Arif me­ngatakan, akibat macet, para pe­ngendara kenda­raan baik motor atau mobil, meng­­habiskan uang­nya Rp 14 triliun setiap tahun.

“Orang Jakarta di jalanan me­reka habiskan Rp 14 triliun per tahun. Harusnya dia cuma habis­kan 1 liter bensin untuk perja­la­nan­nya, ini bisa jadi 3 liter gara-gara macet. High cost kan jadi­nya,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Zulkarnain mengung­kapkan, kecepatan yang ditem­puh pengen­dara mobil saat ini sekitar 30 km per jam karena kemacetan. Parah­nya, belum ada so­lusi untuk per­soalan infrastruktur ini. Tahun 2015, hanya lima km per jam ke­cepatan rata-rata yang bisa di­tempuh oleh sebuah mobil.

“Jakarta kita rata-ratakan se­karang 30 kilometer (km) per jam karena diakibatkan kemace­tan, kemungkinan 5 km per jam di 2015 sampai 2020, seiring me­ningkatnya volume kenda­raan,” jelas Zulkarinain.

Pembangunan jalan tol yang mandek hingga seka­rang, adalah salah satu faktor terjadinya ke­macetan. Menurutnya, negara kita hanya memiliki ruas jalan tol se­panjang 700 km yang terbagi 85 persen di Pulau Jawa dan 15 per­sen di luar Pulau Jawa.

“Kita punya ja­lan tol 700 km, di Jawa 85 persen dan 15 per­sen di luar Jawa. Bayang­kan de­ngan di China dan Malaysia sudah ri­buan kilometer. Infrastruktur kita ka­cau,” curhatnya.

Dia juga menyentil proyek mo­norail yang tak kunjung selesai. “Monorail nggak ada di depan kita. Kenapa kita nggak lanjutkan monorail? Karena itu kalau nanti gubernur ter­pilih, monorail lan­jutkan, ke­reta api antar provinsi se­lesai­kan. Harus ada keberanian dari seo­rang pemimpin,” cetusnya.

Sementara untuk menjaga kua­litas infrastruktur, Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi berjanji akan memasukkan aspek pidana tersebut yang sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi. Atu­ran tersebut akan dibuat se­cara tegas dan ta­jam.

Tanpa ada­nya aturan yang te­gas terkait aspek pidana di da­lam pem­ba­ngu­nan konstruk­si, kata Mulyadi, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk me­nen­tukan pi­hak yang harus ber­tanggung­ jawab bila terjadi ke­­ga­galan ba­ngu­nan yang menelan korban. Seperti kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. De­ngan adanya atu­ran yang tegas dan jelas, pelak­sana jasa kons­truksi akan lebih berhati-hati. [Harian Rakyat Merdeka]