DPR Diminta Tak Jadikan IPO BUMN Alat Politisasi

RMOL. DPR diminta tidak mempolitisasi rencana pelepasan saham perdana alias initial public offering (IPO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Indonesia (UI) Yusuf Wi­bisono menyayangkan sikap DPR yang menghambat rencana IPO beberapa perusahaan pelat merah oleh Kementerian BUMN.

“Memang kebijakan IPO harus melalui persetujuan DPR. Na­mun, jangan sampai itu dijadikan alat untuk mempolitisasi kebi­jakan tersebut dan mencari-cari kesa­lahan,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, rapat IPO an­tara Kementerian BUMN dengan Ko­misi VI DPR berlangsung ber­tele-tele. Bahkan, rapatnya sen­diri bisa lebih dari tiga kali.

Yusuf mengatakan, IPO ber­tujuan untuk menambah modal peru­sahaan agar bisa mengem­bangkan bisnisnya. Dengan pe­le­pasan saham itu, perusahaan bisa mendapatkan dana segar.

Apalagi dengan pelepasan saham ke lantai bursa akan mem­buat laporan perusahaan pelat me­rah semakin transparan dan ter­buka. Pasalnya, mereka harus menyampaikannya ke publik.

Kendati begitu, dia menya­ran­kan agar pelepasan saham itu mem­perlihatkan kondisi per­eko­nomian global. Jangan sampai IPO yang sudah direncanakan de­ngan matang malah tidak men­capai target dan bermasalah se­per­ti yang terjadi pada Krakatau Steel dan Garuda Indonesia.

 Yusuf juga mewanti-wanti soal bagi-bagi jatah saham yang sebelumnya terjadi di IPO Kra­katau Steel. “Jangan ada lagi ke­­jadian seperti itu,” katanya.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN telah mempersiapkan li­ma perusahaan untuk melantai di Bur­sa Efek Indonesia (BEI). Ke­lima BUMN itu, yakni Se­men Baturaja, PT Pertagas, PT Per­ta­mina Drilling Services dan PLN Engineering dan PT GMF Aero­Asia. Saat ini, yang menjadi so­rotan adalah IPO Semen Batu­raja karena dihambat DPR.

Pengamat ekonomi asal In­stitu­te for Development of Eco­no­mics and Finance (Indef) Avi­liani mengatakan, perusahaan BUMN yang melakukan IPO di­harapkan bisa lebih banyak lagi untuk memanfaatkan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, China dan India sudah berebut investor dari dela­pan tahun lalu di sektor ma­nu­fak­tur dan berbagainya, ter­ma­suk in­frastruktur. Selain itu, adanya da­na asing yang masuk ke pasar modal melalui IPO pe­rusahaan BUMN, nantinya bisa dialihkan ke sektor riil.

Menanggapi melesetnya target waktu pelaksanaan IPO, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mau disalahkan. “Kalaupun meleset (IPO), meleset karena orang lain, bukan karena saya,” tegasnya.

Dahlan menyatakan, bila ren­cana IPO Semen Baturaja mun­dur dari waktu yang ditetapkan, per­­seroan tetap harus mem­ba­ngun pabrik dengan mengambil dana pembangunan dari pinjaman bank.

Wakil Menteri BUMN Mah­mu­din Yasin berharap, Peraturan Pe­­merintah (PP) untuk IPO se­jum­lah BUMN keluar dalam wak­­tu dekat. Hal itu untuk mem­per­cepat proses pelepasan sahamnya.

Dia mengatakan, IPO untuk BUMN membutuhkan proses panjang, yakni masuk ke prog­ram tahunan, diajukan ke komite pri­vatisasi, lalu mendapat reko­men­dasi Menteri Keuangan, ke­mu­dian meminta persetujuan DPR, baru keluar PP.

“Kami ikuti saja prosesnya. Biasanya dari keluar PP hingga lis­ting butuh waktu sekitar 3,5 bu­lan. Jadi kalau PP keluar Juli sam­pai Agustus, bisa terlaksana tahun ini juga,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengata­kan, lambatnya pembahasan IPO, ter­utama Semen Baturaja dise­bab­­kan proses pengangkatan direksi yang dinilai tidak sah oleh DPR karena tak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Bagaimana kami bisa mem­proses privatisasi kalau direksi­nya saja tidak sah. Kami tidak mungkin lakukan privatisasi,” tegas Erik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berharap, dalam kondisi krisis global seperti saat ini jumlah pe­rusahaan BUMN yang go public bisa lebih banyak.

“Dalam keadaan krisis seperti saat ini, di mana negara-negara lain sedang sibuk reformasi, seharusnya Indonesia bisa lebih giat lagi menarik investor asing ke dalam negeri, salah satunya lewat IPO,” ujar Mahendra. [Harian Rakyat Merdeka]