RMOL. Para politisi Senayan mendesak pemerintah tidak memperpanjang kontrak perusahaan asing asal Prancis, Total EP Indonesie, di Blok Mahakam. Masa kontrak blok ini habis pada 2017. Agar negara untung, lebih baik serahkan blok tersebut ke BUMN.
Anggota DPR Dito GaninÂduÂto meÂngatakan, Total EP IndoÂneÂsie sudah cukup lama meÂngelola dan menikmati keunÂtungÂan dari MaÂhakam.
â€Mereka (Total) sudah cuÂkup banyak menikmati hasil sumÂber daya alam kita selama 50 tahun mengelola Mahakam dari tahun 1967 hingga nanti 2017. JaÂngan lagi pemerintah memÂperÂpanjang kontraknya. Serahkan pada peruÂsahaan nasional,†cetus Dito.
Dito meminta pemerintah tidak mempersoalkan kemamÂpuÂan perusahaan nasional mengeÂlola aset negara, termasuk MaÂhaÂkam yang berlokasi di KalimanÂtan Timur (Kaltim) terÂsebut.
Perusahaan nasional, lanÂjutÂnya, baik BUMN ataupun swasÂta nasional, sudah mampu meÂlanÂjutkan pengelolaan blok yang kini menjadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia terÂsebut.
“Jangan lagi kita terjebak deÂngan propaganda asing yang merendahkan kemampuan perÂusaÂhaan nasional,†tekannya.
Anggota Komisi VII DPR Zainuddin Amali menamÂbahkan, peÂmerintah sudah harus meÂmuÂtuskan kelanjutan pengÂelolaan MaÂhakam pada 2012. “Lebih ceÂpat, lebih baik,†kata Amali.
Dengan begitu, lanjutnya, peÂruÂsahaan naÂsioÂnal mempunyai persiapan yang cuÂkup sebelum beÂnar-benar meÂngeÂlola Mahakam pada 2017. KeÂlanÂjutan pengÂeÂlolaan Mahakam bisa meniru pola Blok East Natuna.
Anggota DPR Bobby Rizaldi meÂngaÂtakan, sudah saatnya peÂmerintah lebih mendahulukan kepentingan naÂsional dalam peÂngelolaan enerÂgi, termasuk gas.
Saat ini, hak partisipasi MaÂhakam dimiliki Total dan Inpex Corporation masing-masing 50 peÂrsen. Total menandatangani konÂtrak pengelolaan Mahakam paÂda 30 Maret 1967 dan sejak saat itu menjadi operator blok tersebut.
Tahun 2011, blok tersebut mengÂhasilkan gas 2.480 milion metric of standard cubic feed (MMSCFD) dan minyak 93.000 barel per hari. Blok ini diperkirakan masih meÂmiliki cadangan gas sekitar 12,7 triliun kaki kubik.
Direktur Hulu PT Pertamina Muhammad Husein menyatakan, piÂÂhaknya itu ingin menjadi operator Blok Mahakam. PermoÂhonan kepaÂda pemerintah sudah diajuÂkan sejak lama, namun belum ada kepastian hingga saat ini. “Kami hanya meÂnunggu kepastian dari PeÂmeÂrinÂtah,†kata Husein. [Harian Rakyat Merdeka]
< SEBELUMNYA
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.