International Monetary Fund (IMF) menegaskan, komitÂmen sejumlah negara untuk memÂperkuat modal IMF bukan merupakan hibah.
Managing Director IMF ChrisÂtine Lagarde mengatakan, bantuÂan perkuatan modal dari sejumÂlah negara yang berkomitmen, akan tetap menjadi cadangan baÂgi neÂgara yang berkontribusi.
“KonÂtribusi banyak negara bukan haÂdiah atau hibah, mereka tetap menjadi cadangan negara yang berkontribusi. Mereka haÂnya daÂpat digunakan sebagai gaÂris pertaÂhanan kedua,†kata LaÂgarde usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, kemarin.
Bekas Menteri Keuangan PranÂcis ini menyebutkan, IMF saÂat ini punya 188 anggota. DiÂteÂÂgaskan, dalam kasus krisis ekoÂnoÂmi yang serius, tak ada neÂgara yang beÂnar-benar kebal. UnÂtuk itu, IMF harus mampu meÂresÂpons kebutuÂhÂan negara, seperti negara berÂpenghasilan rendah, meÂnengÂah bahkan negara maju.
Seperti diketahui, sejak April lalu, IMF secara terang-terangan telah menyatakan sangat memÂbuÂtuhkan dana tunai untuk mereÂdam risiko memburuknya ekoÂnomi global. Setelah Lagarde meÂngumumkan hal itu, sejumlah neÂgara langsung menyatakan keÂsiapÂannya, termasuk IndoneÂsia.
Jepang merupakan negara perÂtama yang berkomitmen meÂnyuntikkan tambahan modal seÂnilai 60 miliar dolar AS ke lemÂbaga keuangan internasional ini.
Dukungan serupa dikemukaÂkan Menteri Koordinator PereÂkoÂnomian Hatta Rajasa. Dia menyaÂtakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan dan bagian dari negara-negara G-20, harus ikut memberikan sumbaÂngan kepada perekonomian gloÂbal. Untuk itu, kata Hatta, suÂÂdah sepatutnya Indonesia memÂbeÂrikan dukungan dana keÂpada IMF guna menjalankan tuÂgasnya memÂberikan penÂdanaan bagi neÂgara-negara yang memÂbutuhkan.
“Sebagai negara yang punya kemampuan dan anggota di G-20, kita juga patut memÂberikan perÂhatian kepada perÂekonomian duÂnia yang lagi mengalami perÂsoalan sekarang ini,†cetus Hatta di Jakarta, kemarin.
Dia menuturkan, kesulitan perÂekonomian global akan memÂberikan dampak pada perekonoÂmian Indonesia.
Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo enggan berÂbicara soal dukungan pemeÂrinÂtah RI terhadap kas IMF. PiÂhaknya mengaku belum mendeÂngar langÂsung dari presiden soal keputusan ini.
Sebagai informasi, berdasarÂkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu per Mei 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.944,14 triliun, naik Rp 140,65 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pada Mei 2012 mencapai 203,26 miliar dolar AS. Jumlah ini naik dari posisi pada akhir 2011 yang menÂÂcapai 198,89 miliar dolar AS.
Langkah pemerintah nyetor ke IMF diprotes kalangan petani. SekÂjen Asosiasi Petani Kelapa SaÂwit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengÂungkapkan kekesalannya terÂhadap sikap peÂmerintah yang akan menguÂcurkan dana kepada IMF sebesar Rp 9,4 triliun. SeÂmenÂtÂara di daÂlam negeri petani keÂlapa sawit butuh dana besar untuk melakuÂkan tanam ulang kelapa sawit sekitar Rp 1,7 juta per hekÂtar.
“Kami sangat meÂnyaÂÂyangkan sikap pemerintah lebih mengÂutaÂmakan menyalurÂkan banÂtuan kepada IMF dibanÂding memÂbeÂrikan pinÂjaman kepada petani kelapa sawit di negeri ini,†ujarnya.
Padahal, para petani kelapa saÂwit sudah laÂma berkorÂban untuk menangÂgung pungutan ekspor. “Siapa yang tidak kesal, melihat tinÂdaÂkan peÂmerintah lebih mengÂutaÂÂmaÂkan memberi bantuan kepaÂda IMF diÂbandingkan memÂbantu pÂetani kelapa sawit,†tanÂdasnya.
Ekonom UGM Tony PraÂsetÂyantono menegaskan agar dana yang disetor ke IMF seÂbaiknya diguÂnakan untuk kegiatan yang lebih produktif di Tanah Air. “MiÂsalnya memÂbangun infrastruktur yang dapat menÂciptakan lapangÂan kerja,†ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
< SEBELUMNYA
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: