Beri Efek Jera, Aturan Main UU LHKPN Mesti Diperkuat

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, langkah Men­teri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang men­di­si­plinkan jajaran perusa­haan pelat merah perlu diapre­siasi dan ditiru banyak orang.

“Dia (Dahlan) tanggap dan te­gas menyikapi persoalan. Ka­rena itu, kita mengapresiasi ke­tika dia memutuskan mencopot dua ko­misaris BUMN yang me­no­lak melaporkan keka­ya­an­nya,” kata Johan kepada Rakyat Mer­deka.

Untuk itu, Johan berharap Un­dang-Undang tentang LHKPN diperkuat aturan mainnya. Se­ti­daknya untuk memberikan rasa kapok kepada pejabat nega­ra yang tak menunjukkan trans­paransi dan akuntabili­tas­nya se­bagai pejabat/penyeleng­gara ne­gara. Apalagi, dokumen LH­KPN merupakan salah satu ins­trumen pemberantasan korupsi.

“Pencopotan jabatan itu sudah tepat. Pencopotan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hal tersebut juga sudah sesuai keputusan Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Di mana seorang atasan me­miliki wewenang untuk mem­be­rikan sanksi kepada anak bu­ah­nya. “Apa itu pemecatan atau pemberian sanksi administrasi. Tapi kalau pemberian sanksi pidana (LHKPN) memang be­lum ada,” jelas Johan.

Pengamat ekonomi Iman Su­gema menilai, keengganan me­nyerahkan LHKPN merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Padahal jika LHKPN itu diserahkan, ada sisi positif yang bisa didapat da­ri pe­jabat negara tersebut.

“Mereka akan terbebas dari ang­gapan negatif, dari mana harta kekayaan itu berasal,” ujar Iman.

Sanksi keras berupa penco­potan jabatan me­nunjukkan upa­ya perbaikan di BUMN tengah berjalan. Menurut Iman, kinerja bagus bukan satu-satunya ukur­an keberhasilan seorang penye­leng­gara negara. Kinerja yang meng­kilat harus tumbuh dari sikap menolak korupsi.

Dia berharap, BUMN dan KPK terus bekerja sama dan berani mengejar pejabat negara yang be­lum melaporkan keka­ya­an se­telah beberapa saat men­duduki jabatan.

Menurut Iman, KPK juga ha­rus bekerja sama lebih erat dengan Pusat Pe­laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direk­torat Jende­ral Pajak untuk ber­bagi data kekayaan penye­leng­gara negara yang dinyatakan se­cara resmi.

Anggota Komisi VI DPR Su­nandar Ayub menyatakan, apa yang dilakukan Menteri BUMN akan berdampak positif terha­dap kedisiplinan perusahaan.

“Ini langkah yang mendidik dan mendisiplinkan pejabat ne­gara,” ujar Sunandar.

Menurutnya, LHKPN meru­pakan poin penting dalam sebu­ah instrumen pemberantasan ko­rup­si. KPK juga bisa menyeli­di­ki asal usul harta para penye­leng­­gara negara jika ditemukan se­suatu yang mencurigakan.

Dia berharap, laporan harta ke­kayaan bukan hanya sekadar syarat formalitas bagi pejabat ne­gara. Laporan itu harus mem­pu­nyai dampak bagi seseorang yang tidak melaporkannya.

Ia pun berharap, semua ke­menterian mengikuti langkah Menteri BUMN. “Kalau yang baik harusnya ditiru,” kata Su­nandar.

Seperti diketahui, Kemente­rian BUMN sudah resmi mem­ber­hen­tikan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Farid Har­yanto. Se­belumnya Farid me­ngaku sudah menga­jukan surat pengunduran diri ke Kemen­terian BUMN.

Farid merupakan salah satu komisaris BUMN yang tidak mau melaporkan harta kekaya­an­nya ke KPK.

Selain Farid,  Ko­misaris Uta­ma PT Perkebunan Nu­san­tara (PTPN) V Maruli Gultom juga mengun­durkan diri gara-gara ti­dak mau melaporkan harta keka­ya­an­nya. [Harian Rakyat Merdeka]