Heran, Pemerintah Kok Lebih Suka Nguntungin Pihak Asing

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Evi­ta H Legowo mengatakan, un­tuk menutupi kurangnya suplai gas demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah akan me­nambah dengan impor gas.

“Tidak sesuatu yang haram ka­­lau kita impor gas, peraturan per­undang-undangan mem­bo­lehkan itu,” kata Evita di Jakarta, kema­rin.

Menurut dia, saat ini kebu­tu­han gas dalam negeri men­ca­pai seki­tar 7.803 mmscfd, te­tapi ba­ru terpenuhi sekitar 7.500 mmscfd. Ada kekurangan suplai gas seki­tar 300 mmscfd dan itu akan di­pe­nuhi, salah sa­tunya de­ngan impor.

Diakui Evita, saat ini dari total produksi gas bumi Indonesia se­kitar 40 persen masih diekspor. Sisanya yang 60 persen digu­na­kan di dalam negeri.

“Kenapa masih ada ekspor se­mentara domestik membu­tuh­kan banyak gas, ini karena ke­wajiban ekspor gas ke bebe­rapa negara akibat kontrak jangka panjang,” ungkapnya.

Apalagi saat ini ada desakan dari industri agar prioritas gas domestik diubah, di mana in­dustri berada di urutan terakhir. Namun, ke de­pannya pemerintah berjanji akan terus meningkat­kan produksi gas.

“Kita punya banyak rencana produksi gas bumi untuk meme­nuhi kebutuhan domestik, ada dari Gajah Baru yang diharapkan mengalir gas nya pada 2014, Blok A dari Chevron, Lapangan Jang­kik yang diharapkan mengalir pada 2015, Masela pada 2017 juga diharapkan sudah produksi. Nanti bisa ada tambahan dari Tangguh-Papua pada 2018 dan pada 2020 bisa teraliri dari East Natuna,” papar Evita.

Direktur Eksekutif Masyara­kat Pemantau Kebi­jakan Ekse­kutif dan Legislatif (Majelis) Su­gi­yan­to mempertanyakan va­riabel eks­por maupun impor gas yang di­lakukan pemerintah.

“Sebenarnya untungan mana sih, ekspor apa impor. Ini kan yang belum dipaparkan peme­rin­tah, tapi lagi-lagi ini pastinya me­­nguntungkan pihak asing. Pe­merintah sepertinya suka ba­nget nguntungin asing,” katanya.

Dia pun heran, kebutuhan gas masih kurang di dalam negeri tapi produk itu diekspor. Untuk me­­nutupi kekurangannya itu, pe­me­rintah akan impor.

Padahal, sesuai UUD 1945 pa­sal 33, bumi dan kekayaannya dikelola oleh negara dan digu­na­kan untuk kemakmuran rakyat, bukan pihak asing.

Kendati begitu, Sugiyanto ti­dak menampik adanya kontrak panjang terkait kerja sama energi antara pemerintah de­ngan asing. Namun, karena ke­kurangan di da­lam negeri sudah mendesak, itu bisa dilakukan melalui re­ne­gosiasi.

“Saya kira ekspor impor itu sama saja menguntungkan asing. Kebutuhan dalam negeri mes­tinya dimaksimalkan,” cetusnya.

Anggota Komisi VII DPR Ir­van­syah mendesak pemerintah segera memperbaiki sektor hulu agar terjadi peningkatan produk­si gas, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor gas hanya un­tuk me­menuhi kebutuhan da­lam negeri.

“Yang perlu dilakukan peme­rintah hanya memperbaiki sektor hulu. Saya sebenernya juga tidak setuju dengan kebijakan pe­me­rintah melakukan impor untuk memenuhi kekurangan pasokan migas dalam negeri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya pe­me­rintah menggenjot pening­katan produksi gas tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Apalagi banyak sekali ken­dala yang mesti di­hadapi peme­rintah yang me­merlukan ang­garan cukup besar.

Karena itu, Irvan pesimis pe­lak­sanaan konversi BBM ke gas sulit dilakukan lantaran in­fra­strukturnya belum terbangun se­cara baik.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yuda mengatakan, ke­bijakan pemerintah yang terus mengekspor gas ke luar negeri membuat anjloknya devisa ne­gara. Untuk itu, harus segera di­lakukan moratorium dan me-review ulang kontrak kerja sama ekspor gas.

“Kebijakan pemerintah itu ti­dak mendatangkan keuntungan, justru mengurangi devisa ne­ga­ra,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak pernah ada keseriusan peme­rin­tah memperbaiki. Selama ini, pe­merintah juga tidak berani me­ngambil sikap tegas terhadap kon­trak gas dengan negara asing.

Padahal, sebagai negara peng­hasil gas terbesar, Indonesia se­mestinya memiliki posisi tawar di mata dunia. “Kebutuhan gas do­mestik saja masih kurang, kenapa pemerintah mengekspor gas. Aki­batnya, banyak daerah yang ke­kurangan pasokan gas dan harga gas domestik menjadi kurang kompetitif,” terang Wakil Sekjen Partai Golkar ini.

Alasan lain, kata dia, tidak ada keseimbangan antara ekspor gas dan impor. Pemerintah meng­eskpor 40 persen gas, sementara dalam negeri butuh lebih dari gas yang diekspor.

“Gas yang diekspor di­ban­drol dengan harga murah. Se­mentara ki­ta harus membayar impor de­ngan harga tiga kali li­pat. Ka­lau te­rus dibiarkan, de­visa negara ki­ta semakin tekor,” te­gasnya. [Harian Rakyat Merdeka]