Pengawasan Hemat Energi Tak Boleh Anget-anget Tahi Ayam

Kepala Bidang Air Tanah dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dodid Murdohardono mengatakan, pihaknya akan me­la­kukan pengawasan untuk peng­­hematan penggunaan air tanah. Selain itu, pihaknya akan mem­berikan sanksi berat, salah satu­nya dengan mengumum­kannya ke media massa.

“Kita akan melakukan penga­wasan dan tentu saja pembinaan dalam upaya penghematan peng­gunaan air tanah,” ujar Dodid di Jakarta, kemarin.

Pengawasan tersebut akan di­lakukan pada pimpinan Eselon I/pejabat setara, Sekda provinsi/kabupaten/kota pada bangunan gedung negara, direktur BUMN, BUMD terhadap penggunaan di gedung BUMN, BUMD serta bupati/walikota sebagai peme­gang izin pemakaian/izin pe­ngu­saha air tanah.

Menurut Dodid, pengawasan penting karena jika pemakaian air tanah terlalu berlebihan, akan be­rbahaya juga pada struktur tanah yang terus turun setiap tahunnya. “20 liter per orang per hari cukup kan,” jelasnya.

Dia menegaskan, selama ini, penggunaan rata-rata pemakaian air pada gedung sebesar 2200 m3 per bulan. “Maka hukuman yang sesuai adalah diberitakan pada media massa,” jelasnya.

Anggota Yayasan Lembaga Kon­sumen Indonesia (YLKI) In­dah Sukmaningsih memper­ta­nya­kan proses pengawasan peng­he­ma­tan energi. “Sekarang ba­gai­ma­na mengukur tingkat boros peng­gunaan listrik dan air,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, Indah men­dukung lang­kah pemerintah yang akan mem­berikan sanksi kepada gedung pemerintah dan peru­sahaan yang boros. Namun, dia menya­rankan, pemerintah jangan hanya membe­rikan sanksi, tapi juga reward ke­pada mereka yang terbukti ber­hasil me­lakukan penghematan.

“Jangan sampai kebijakan itu ibarat anget-anget tahi ayam, ha­nya dilakukan awal-awal saja. Setelah itu tidak dilakukan lagi pengawasannya,” tandasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Kon­servasi Energi (EBTKE) Ke­men­terian ESDM Djajang Sukarna mengatakan, Indonesia merupa­kan negara boros energi. Sebab, kon­sumsi rata-rata energinya le­bih be­sar dibanding negara lain.

Djajang menyebutkan, dari rata-rata pemakaian energi fosil (minyak) yang dikonsumsi Indo­nesia mencapai 1,6 bpd (barel per day), sementara Malaysia hanya 1,2 bpd, dan Jepang 1,0 bpd. Se­bab itu, pemerintah melalui Ke­menterian ESDM menge­luarkan peraturan penghematan energi.

“Jika begini terus, dalam 11 ta­hun energi kita akan habis. Apa­lagi pemakaian energi kita 95 persen dari energi fosil, padahal batubara kita banyak,” ujar Dja­djang di Jakarta, kemarin.

Selain energi fosil, pemakaian listrik menjadi paradoks karena menurut data 73 persen penduduk Indonesia sudah menikmati lis­trik, sedangkan 27 persen lagi belum bisa menikmati listrik.

“Kita ter­masuk negara yang tingkat keta­hanan energinya lemah dan kita akan membuat satgas monitoring peng­hematan energi,” urainya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengeluarkan lima kebijakan ge­rakan nasional penghematan ener­gi. Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap Stasiun Pe­ngisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kedua, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan peme­rintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.

Ketiga, pelarangan BBM ber­sub­sidi untuk kendaraan perke­bunan dan pertambangan. Ke­empat, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk trans­por­tasi. Kelima, penghematan peng­gunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, peme­rintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai di­ber­lakukan Juni 2012. [Harian Rakyat Merdeka]