Catat, Menpan Jamin Proses Seleksi CPNS Tidak Ada Main Uang

“Kami mengandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk bertindak sebagai pengawas da­lam proses perekrutan PNS,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abu­bakar usai penanda­ta­nga­nan kesepa­katan kerja sama (Me­mo­randum of Unders­tan­ding/MoU) dengan ICW di kan­tor Kemen­pan-RB, kemarin.

Menurut Azwar, kerja sama ini merupakan bagian dari pe­ngem­bangan sistem anti ko­rup­si, ko­lusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi PNS seba­gai ba­gian dari proses reformasi biro­kra­si. Ia pun berharap, kerja sama ini menghasilkan proses pere­kru­tan PNS yang baik dan berkualitas.

Apalagi, tahun ini penerimaan CPNS reguler atau melalui jalur umum akan kembali dibuka de­ngan berakhirnya pemberla­kuan moratorium. Dari 60 ribu orang yang dijatahi, baru sekitar 20 ribu lowongan untuk daerah maupun pusat. Sementara yang baru dise­tujui sekitar 10 ribu orang. Bah­kan, sudah ada 10 universitas yang diajak untuk bekerja sama.

Azwar mengatakan, dalam pro­­ses penyaringan PNS ini nan­tinya akan menggunakan sem­bilan langkah. Kesembilan lang­kah itu tentunya bertujuan untuk menciptakan penyeleksian CPNS secara fair dan terbuka. Terma­suk di dalamnya upaya promosi ten­tang pengadaan perekrutan PNS kepada masyarakat.

“Langkah ini menepis pen­da­pat masyarakat kalau nggak pu­nya pelincin nggak usah jadi PNS. Tes masuk CPNS dijad­walkan akan dilakukan akhir ta­hun ini,” ucapnya.

Dia menyatakan, penerimaan CPNS tersebut dibuka untuk se­luruh departemen dan peme­rin­tah daerah hingga tingkat ka­bu­paten dan kota melalui jalur umum yang didasari analisa ja­batan.

“Tapi syaratnya daerah harus membuat analisa kebu­tuhan, apa yang sudah ada dan apa yang be­lum ada,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah ti­dak akan menerima per­mo­honan pengangkatan calon PNS di dae­rah jika pemerintah daerah tidak menyampaikan peta ja­batan. Un­tuk itu, Azwar meminta peme­rin­tah daerah terlebih da­hulu me­­ngajukan permohonan peng­ang­katan pegawai sesuai ke­butuhan untuk memberikan pela­yanan da­sar kepada masyarakat.

Koordinator ICW Danang Wi­do­yoko menyambut baik ajakan Kemenpan-RB ini. Menurutnya, apabila seleksi CPNS dilakukan dengan baik dan bersih akan menghasilkan pelayan ma­sya­rakat yang baik pula.

“ICW mau bekerja sama ka­rena ini demi kepentingan kita semua. Untuk menjaga inde­pen­densi, ICW melakukan ini tan­pa menggunakan uang dari APBN,” ungkap Danang.

Menurut dia, keberadaan PNS menyangkut kepentingan semua masyarakat. Sebab itu, PNS yang terpilih harus berkualitas. [Harian Rakyat Merdeka]