Kredit & Pembebasan Lahan Jadi Hambatan Pengerjaan Proyek Tol

Ketua ATI Fatchur Rachman mengatakan, sejak ditekennya 23 amandemen Per­janjian Pe­ngusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2011, belum ada pe­na­ri­kan kredit yang signifi­kan un­tuk pembangunan jalan tol.

Pasalnya, pinjaman baru da­pat dikucurkan setelah ada­nya penandatanganan perjan­jian kredit antara Badan Usaha Ja­lan Tol (BUJT) dengan sin­di­kasi perbankan. Pelaksa­naanya baru dapat dilaksana­kan enam bulan setelah pem­bebasan tanah mencapai 100 persen atau sekurang-kurang­nya 75 persen dari total ke­butuhan.

Sementara hingga kini be­lum banyak ruas jalan tol yang tanahnya sudah terbebas di atas 75 persen mengingat ma­sih sulitnya mengatasi ken­dala pe­ngadaan lahan di lapa­ngan.

“Kalau dari total kebutu­han seluruh jalan tol dengan yang telah disalurkan masih kecil, belum ada 10 persen. Ke­­sa­la­han bukan dari per­bankan, tapi pemerintah dalam mengelola investasi jalan tol, utamanya kendala di tanah,” ujar Fatchur.

Dia mengatakan, saat ini me­mang sudah ada beberapa BUJT yang mendapatkan per­janjian kredit seperti tol Cikam­pek-Palimanan sebesar Rp 8,8 triliun dan tol Gempol-Pasuru­an Rp 1,93 triliun, namun be­lum da­pat dikucurkan.

Proyek tol Ci­kampek-Pali­ma­nan sepan­jang 116,75 Km hingga ini ja­lan di tempat. Pa­daha, proyek itu sudah dila­kukan ground breaking 8 De­sember 2011 yang dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Indonesia dan Malaysia.

“Ka­rena tanahnya belum 100 persen se­lesai dibebas­kan, jadi bank be­lum mau mencairkan uang. Meski su­dah ada tanda ta­ngan kredit, bank belum me­nge­luar­kan uang,” kata Fatchur.

Ia menuturkan, saat ini pem­bebasan lahan proyek tol yang kini termasuk terpanjang di In­donesia itu sudah 95 persen atau ma­sih tersisa 5 persen. Dengan de­mi­kian, belum cair­nya pinja­man perbankan ber­pengaruh pada proses pe­nger­jaan kons­truksi.

Informasi di Kemente­rian Pekerjaan Umum (PU) me­nye­butkan, terkait kondisi ini Menteri PU Djoko Kir­manto su­dah sering menegur pi­hak investor maupun kon­trak­tor proyek tol yang seba­gian sa­hamnya dimiliki oleh perusa­haan Malaysia tersebut.

Direktur Eksekutif Departe­men Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Mulya E Siregar yang me­ngatakan, pencairan kredit di sektor jalan tol dan arteri men­capai 100 persen.  Hal itu, me­nurut Fatchur, di­mungkinkan bila dilihat dari target perban­kan. Sebab, bisa jadi pada ta­hun anggaran itu BI meng­koreksi pinjaman yang awal­nya ditargetkan pada 2011 dialihkan ke 2012 karena kesa­lahan pengadaan lahan. [Harian Rakyat Merdeka]