Sapu Bersih Komisaris BUMN Yang Ogah Laporin Kekayaan

Direktur Indef Erani Ah­mad Yustika menyambut baik sikap tegas Dahlan yang menco­pot Ko­misaris PT Pos Farid Hari­yanto karena enggan melapor daftar kekayaannya ke Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK).

“Sikap tegas seperti ini patut diapresiasi sebagai upaya pem­bersihan perusahaan BUMN dari oknum yang menggerogoti ne­ga­ra dari dalam sistem,” cetus­nya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dikatakan Erani, oknum pe­nye­le­weng menjadi salah satu penye­bab terpuruknya kinerja BUMN selama ini. “Bisa keliha­tan dalam jangka waktu tertentu itu ke­kayaan­nya normal, realistis atau tidak,” kata Erani.

Sebelumnya, Dahlan mengaku, masih ada beberapa komisaris BUMN lain yang belum menye­rahkan Laporan Harta Kekayaan (LHK). Dia pun meminta agar ko­­misaris yang belum menye­rah­kan LHK, segera melengkapi ke­­ku­rangan lalu menyerahkan­nya ke KPK. “Ini ketaatan yang ha­rus dipenuhi,” tegas Dahlan.

Sebagai salah satu langkah membersihkan dan merapikan BUMN, dua pekan lalu Dahlan ber­tandang ke KPK. Tidak ingin hanya sekadar ung­kapan, KPK meminta bahkan me­nantang Dah­lan membuktikan komitmen­nya menjauhkan BUMN dari praktik-praktik pe­nyimpangan. Terutama, di BUMN yang ber­gerak di sek­tor infrastruktur dan kontraktor.

Wajar saja BUMN sektor ter­sebut men­jadi prioritas perha­tian. Dahlan mengakui bah­wa 70 per­sen kon­traktor BUMN me­ngaku menda­pat proyek de­ngan cara curang.

Farid Hariyanto berkelit bahwa dirinya bukan dicopot, tapi me­ng­un­­­durkan diri. Hal itu terkait posisinya sebagai staf khusus Wakil Presiden atau Gu­bernur Bank Indonesia (BI). Be­kas Di­rut Pefindo ini bahkan mengaku su­dah menyampaikan niat terse­but kepada Deputi In­frastrtuktur dan Logistik Kemen­terian BUMN Sumaryanto Wida­yatin.

“Saya ketemu Pak Sum sebe­lum dia sakit, 2-3 bulan lalu. Pem­­bicaraan saya ter­sebut mem­­ba­has pengunduran diri,” ujarnya.

Sumaryanto jatuh sakit pada 16 Mei 2012 setelah mengalami pen­­­darahan di otak sehingga mem­­­butuhkan penanganan me­dis dan telah dibawa keluarganya menja­lani pengobatan di Singa­pura.

Selain telah menyampaikan pe­ngunduran dirinya ke Su­mar­­yan­to, Farid mengaku telah me­ng­­in­formasikan perihal itu kepada Ko­misaris Utama PT Pos Indo­nesia Daddy Hariadi. Farid me­nu­turkan, alasan pe­ngun­duran diri itu karena kesi­bu­kannya bela­ka­ngan ini. (Rak­yat Merdeka, 20/6)

Informasi yang di­terima Rak­yat Merdeka menyebutkan, ja­jaran Komisaris PT Pos berpen­dapat karena posisi Farid sebagai staf khusus Wakil Presiden Boediono maka, dia tidak perlu melapor­kan kekayaan ke KPK. Namun, yang aneh, kenapa atas­an Farid, yakni Komisaris Utama PT Pos Daddy Hariadi tidak memberi­kan sanksi atau tegur­an atas si­kap tersebut.

Menurut Erani, seluruh orang yang bekerja di birokrasi seperti BUMN, BUMD, harus laporkan kekayaan. Sebab, mereka beker­ja dengan institusi publik. Dia me­negaskan, poin ini harus di­sa­dari oleh para pejabat untuk mence­gah moral hazard.

“Jika mereka tidak bersedia, le­­bih baik pindah ke sektor swas­ta, jangan di BUMN,” ce­tus­nya.

Dia menambahkan, peraturan tersebut harus diterapkan di se­mua level. Seperti halnya jabatan di Direktorat Pajak, moral ha­zard bisa dilakukan level mana­pun.

Tapi, katanya, prioritas seka­rang itu manajer ke atas, terma­suk komisaris. Untuk itu, dia min­ta terobosan yang dilakukan Dah­lan tersebut diikuti dengan pu­nishment (hukuman) agar para pejabat tersebut tidak me­nyepe­lekan saran dari menteri­nya.

“Hukuman itu harus ada. Biar persoalan seperti ini tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Selain itu juga, harus ada ketegasan dari pemerintah,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]