Pengusaha Menanggung Hancurnya Infrastruktur

Porsi anggaran negara untuk pembiayaan infrastruktur selama ini belum menembus level lima per­sen. Makanya, jangan heran jika perkem­bangan infrastruktur tak kunjung mem­baik. Hal itu dinilai menu­run­kan daya saing Indone­sia di mata investor glo­bal. Perlu ada ko­mit­men dalam memper­besar porsi belanja in­frastruktur pada waktu ke depan.

Wakil Ketua Umum Ka­din Bi­dang Per­bankan dan Finansial Ro­san P Roeslani mengatakan, World Economic Forum (WEF) me­nem­patkan per­soalan infra­struk­tur sebagai ma­salah ketiga daya saing nasional setelah korup­si dan inefisiensi birokrasi peme­rintah.

Ia mengungkapkan, sebagai salah satu penentu peringkat daya saing, kondisi infrastrukutr Indo­nesia menempati peringkat 76 dari 142 negara, jauh di bawah Ma­­laysia (peringkat 26) dan Thai­­­land (peringkat 42).

“Bagi Indonesia dan negara ber­kem­bang lainnya, persoalan infra­struk­tur bukan saja terfokus pada upaya menggali sumber pen­da­naan alternatif seperti Public Private Par­t­nership (PPP),” ujar Rosan dalam Seminar Kajian Tengah Tahun 2012 bertema Efek­­tivitas Fiskal, Percepatan In­frastruktur dan In­termediasi Per­bankan di Jakarta, kemarin.

Wa­kil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pada waktu ke depan diperlukan komitmen dari calon Presiden mendatang untuk memperbesar belanja infrastruktur diban­ding­kan de­ngan belanja modal dan belanja pegawai.

“Selama ini belanja in­fra­struk­tur untuk APBN masih di bawah lima persen dari PDB (Produk Do­mes­tik Bruto), jadi perbankan harus ber­tindak juga,” pintanya. Rasio belanja infra­struk­tur ter­hadap PDB tahun ini hanya 2,21. Padahal, idealnya di atas lima persen.

Menurut Harry, anggaran in­frastruktur minim karena peme­rin­tah lebih banyak mengalo­ka­sikan anggaran untuk subsidi ba­han bakar minyak (BBM).

Berdasarkan data Kemente­rian Keuangan, total belanja in­fra­struktur pada 2012 mencapai Rp 161,4 triliun, dengan rasio 2,21 persen terhadap asumsi PDB se­besar Rp 7.298 triliun. Se­bagai per­bandingan, rasio belanja in­fra­struktur di China sudah mencapai 14 persen.

Bela Industri Otomotif

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat menegaskan, persoalan hancurnya infra­struk­tur telah menyebabkan kema­ce­tan, teru­tama di Jakarta. Dan ke­­­ma­­cetan tersebut bukan dise­bab­kan lonjakan produksi in­dus­tri oto­motif.

“Pemerintah sudah mener­bitkan Undang-Undang No 2/2012 tentang Pe­ngadaan Tanah Bagi Pemba­ngunan Untuk Ke­pen­tingan Umum. Guna menin­daklanjuti itu, dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan aturan turunan Umdamg-Undang ter­sebut, termasuk regulasi pe­tunjuk pelaksana (juklak),” ce­tusnya.

Hidayat berharap, pe­ner­bit­kan juklak bisa memper­cepat pem­­­bang­unan infrastruktur ja­lan dan pelabuhan. [Harian Rakyat Merdeka]