Kuota Bensin Membengkak, Menteri Wacik Ogah Disalahin

“Angka 40 juta kiloliter itu kan asumsi. Jadi kalau asumsi itu ter­lewati jangan salahkan peme­rin­tah dong. Itu kan asumsi,” kata­nya saat rapat kerja dengan Ko­misi VII DPR, kemarin.

Wacik meminta agar istilah kuo­ta untuk BBM subsidi di­kem­balikan lagi menjadi asumsi. Pa­salnya, jika masih mengguna­kan kuota setiap kali terlewati ang­ka­nya, yang disalahkan ada­lah pe­merintah.

Dia juga memperkirakan kuota BBM tahun ini bakal melebihi kuota yang sudah ditetapkan pe­merintah sebesar 40 juta kiloliter (KL). Hal itu seiring dengan per­tum­bu­han ekonomi dan jumlah ken­daraan bermotor.

“Asumsinya 2013 volume BBM dan BBN (ba­han bakar nabati) di antara 45-48 juta kiloliter, tapi itu baru asumsi,” jelasnya.

Menurut Wacik, volume 45 ju­ta KL itu bisa tercapai jika prog­ram pengendalian BBM bisa ber­jalan maksimal ditambah dengan adanya penyesuaian har­ga. Na­mun, jika kebijakan pe­ngen­dali­an tak berjalan mak­simal dan ti­dak ada penyesuaian harga, ma­ka vo­lume bisa tembus 48 juta KL.

“Proyeksi terse­but adalah per­­tumbuhan dari vo­lume BBM ber­­subsidi pada 2012 yang di­per­­ki­rakan menjadi 44 juta ki­loliter,” sambung Wacik.

Anggota Komisi VII DPR Ach­mad Rilyadi mengatakan, se­ha­rusnya kelangkaan BBM sub­sidi di daerah dan over quota saat ini tidak perlu terjadi. Me­nurut dia, BPH Migas memiliki data peng­gunaan dan kebutuhan per pro­vinsinya se-Indonesia.

“Apa­lagi BBM subsidi itu ba­nyak digu­nakan untuk roda dua dan em­pat,” kata Rilyadi.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah adanya kesenjangan kuota BBM subsidi. Saat ini kuota bensin untuk NTB, NTT dan Riau lebih tinggi dari pada kuota untuk Jakarta dan Ta­nge­rang. Padahal, konsumsi ketiga daerah itu masih jauh di bawah konsumsi DKI dan Tangerang.

“Ke mana kelebihan besar BBM subsidi itu? Ada apa kuota Kepulauan Riau lebih tinggi? Padahal jumlah kendaraan ba­nyak di DKI,” tanya Rilyadi.

BBM Subsidi Langka

DPRD Sumatera Selatan men­datangi Ketua DPR Marzuki Alie, ke­marin. Hal itu berkaitan de­ngan kelangkaan bahan bakar mi­nyak (BBM) di daerah tersebut.

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Wasista Bambang Uto­yo menyatakan, kelangkaan BBM subsidi sudah terjadi sejak Maret lalu. Kondisi ini berbeda de­ngan di Jawa yang sepi antrean.

“Iri juga kita dengan Jawa. Ini berakibat pada timbul kerjaan baru, antre minyak dan jual mi­nyak. Jangan samakan Sumsel dengan Jawa, kita tidak seperti Jawa yang daratan semua. Di Sumsel ada da­ratan, perairan, pegunungan dan macam-ma­cam,” ungkap Wasista setelah bertemu Marzuki Alie.

Menurut Wasista, kenaikan BBM di Sumsel menyebabkan wilayah sekitar yang lebih jauh dari pom bensin akan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. “Nelayan yang kasihan, tidak bisa melaut,” ucapnya.

Menurutnya, tidak adanya ke­tentuan yang pasti kepada peru­sahaan tambang meng­gunakan BBM bersubsidi, mem­buat pi­hak­nya tidak bisa me­larang kendaraan industri meng­gunakan BBM non subsidi. “Industri masih meng­gu­na­kan BBM non subsidi karena infra­strukturnya belum siap juga. Ti­dak ada ketentuan siapa yang bisa melarang,” tegasnya.

Antrean ribuan kendaraan di setiap pom bensin di Sumsel di­karenakan langkanya BBM, se­hingga pihaknya menuntut pe­nam­bahan kuota untuk Sumsel.

“Kami tuntut kenaikan kuota. Di Jawa enak, sepi. Marahlah Sum­­sel, sudah penghasil minyak, tapi langka,” protes Wasista.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar tersebut meminta penam­bahan BBM jenis solar dari APBN sebesar 61 ribu KL dan premium 17 ribu KL.

“Pertumbuhan dan perkem­bangan penggunaan kendaraan  dan konsumsi solar di Sumsel me­­ngalami kenaikan 10 persen. Premium naik 15 persen sehing­ga terjadi penambahan,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel Muhammad F Ridho menam­bah­kan, ada indikasi BBM habis di­hi­sap oleh industri batubara dan pertambangan sehingga terjadi kelangkaan dan membuat harga BBM mahal dan kosong.

“Kalau kenaikan kendaraan 10 persen logikanya di Oktober ba­ru langka, tapi ini mulai Maret, ada kelebihan kuota. Harusnya kebu­tuhan satu bulan ini untuk tiga bu­lan ke depan, berarti itu sudah di­lampaui,” tukas Ridho.

Ketua DPR Marzuki Alie men­desak pemerintah meng­alo­ka­sikan BBM bersubsidi kepada rakyat yang benar-benar mem­butuhkan. Hal itu terkait lang­kanya BBM jenis solar dan pre­mium di Sumsel.

Marzuki mengatakan, kehidu­pan perekonomian Sumsel se­dang tumbuh pesat. Hal ini me­nyebab­kan kebutuhan energi men­jadi meningkat, khususnya ang­kutan dan industri. Praktis, ja­tah dari pemerintah pusat kurang.

“Bagaimana mengendalikan distribusi BBM bersubsidi se­hingga betul-betul bisa diman­fa­atkan oleh rakyat yang me­mang menjadi tujuan pemerin­tah,” te­gas Marzuki usai berte­mu per­wakilan DPRD Sumsel.

Menurut politisi Partai De­mokrat ini, BBM bersubsidi ja­ngan sampai dimakan oleh pe­ru­­sahaan tambang. Pasalnya, di Sumsel banyak ditemukan peru­sahaan tambang, khusus­nya tam­bang batubara. [Harian Rakyat Merdeka]