Calon Bos OJK Diduga Punya Rekening Gelap

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berjanji akan minta keterangan langsung pada Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengenai sta­tus clear calon anggota DK OJK.

Menurut­nya, Menkeu yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) DK OJK harus menjelaskan ke­pada Ko­misi XI DPR terkait status calon-calon yang sudah diajukan.

“Kami akan panggil Pansel untuk meng­konfirmasi hal terse­but. Rencana­nya minggu depan sebelum jad­wal seleksi calon ang­gota DK OJK,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk itu, pihaknya juga akan mempertanyakan, apakah Pansel melakukan hal yang sama de­ngan Komisi XI DPR, yaitu me­minta informasi dari Pusat Pela­poran Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kami akan minta penjela­san kepada Menkeu apa landa­san­nya berani menjamin calon ang­gota DK OJK sudah clear. Kami juga akan kroscek data-data itu de­ngan mereka. Nanti akan kita li­hat apa­kah Menkeu ber­bohong atau yang sebenarnya,” jelasnya.

Apalagi, kata Harry, dalam ra­pat tertutup dengan dewan, BIN  menya­takan ada beberapa calon yang tak jujur melaporkan ke­ua­ngan­­nya. “Ada yang terindi­kasi me­­manfaatkan jabatan,” ujarnya.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizki menilai, proses seleksi ca­lon komisioner memang tidak  maksimal karena tidak menelisik soal rekening. “OJK akan men­jadi lemba­ga super power, seha­rusnya kapa­sitas calon sudah teruji,” kata Yanuar, kemarin.

Bila terpilih, lanjutnya, calon ko­­misioner tersebut harus mam­pu melepas transaksi keuangan agar benar-benar independen. Ma­sa­lah inde­pendensi sejak awal harus dibuk­tikan kepada publik bahwa calon tersebut tidak ber­potensi dan terindikasi korupsi.

Untuk itu, dia juga meminta PPATK berani menyebutkan calon yang terlibat transaksi men­curigakan. Tujuan­nya, agar pub­lik bisa menilai kua­litas calon. Jika tidak, ia khawatir akan ter­jadi kesepakatan terse­lubung antara PPATK dan DPR yang berujung pada utang budi politik.

Jangan Jadi Panti Jompo

Koordinator Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) Danang Wid­yoko mengatakan, calon komisi­o­ner OJK seharusnya memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. “Ja­ngan menjadikan OJK sebagai panti jompo,” ujarnya.

Dewan, saran Danang, se­baik­nya memilih calon yang beru­sia muda. Bila calon yang lolos ber­usia lanjut, harus dipasti­kan bisa bertanggung jawab secara fisik ter­hadap posisi yang diemban­nya. Kemarin, BIN juga me- nyam­­­paikan laporan dalam rapat ter­tutup dengan DPR.

Sebelumnya, Menkeu Agus Martowardojo memen­tah­kan te­muan PPATK dan BIN terkait ada­nya calon anggota bos OJK yang punya transaksi men­cu­rigakan. Agus mengaku semua informasi soal calon anggota DK OJK sudah clear. Menurutnya, 14 calon anggota DK OJK yang te­lah dipilih Pansel telah lolos se­mua klarifikasi dan me­miliki integritas yang baik.

“Saya ingin katakan 21 nama yang di­usulkan Pansel diyakini memiliki integritas yang baik. Dan mereka siap untuk menjadi calon Ko­misioner OJK,” ujarnya.

Agus menjelaskan, ada 21 na­ma yang diajukan ke Presiden SBY. Selanjutnya, oleh presiden dipilih 14 nama untuk diajukan ke DPR. Dia menegaskan, se­mua informasi soal calon DK OJK telah diklarifikasi.

“Mulai dari pembayaran pajak­nya, tindakan dia di daerah ber­dasarkan hasil BPKP, dari pasar modal, maupun dari instansi pe­merintah lain. Jadi semua sudah kita klarifikasi dan apa yang kita rekomendari itu setelah melalui klarifikasi,” tegas bekas Dirut Bank Mandiri itu pede. [Harian Rakyat Merdeka]