Penghematan Energi Masih Minim Sanksi

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengata­kan, Instruksi Pre­siden soal penghe­matan energi seluruh jajaran instansi pemerintah, BUMN/BUMD ti­dak diperjelas lebih de­tail. Bila kebijakan itu tidak di­perjelas se­cara detail, maka peja­bat dari instansi, pemda, BUMN/BUMD tidak bisa menge­tahui secara je­las, apa saja yang harus dilakukan untuk meng­he­mat.

“Jadi ada uku­rannya se­hingga kalau pejabat dari sebuah instansi  tidak me­laksanakan instruksi ter­sebut, bisa dikenakan sanksi,” katanya di Jakarta, kemarin.

Tulus menegaskan, sudah be­be­rapa kali program penghema­tan energi dilakukan. Namun tak pernah ada pejabat yang di­kena­kan sanksi. “Saya takut Instruksi Presiden sama seperti yang lalu. Hanya men­jadi macan ompong,” tegasnya.

Penilaian lebih tegas disam­paikan ekonom Indef Didik J Rachbini yang menganggap peng­­­hematan energi ala Istana ini belum menyentuh substansi. Ka­rena, masih berkutat pada peng­gunaan bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis.

Hal tersebut terjadi karena ti­dak ada­nya energi alternatif yang murah. Akibatnya, konsumsi ba­han ba­kar minyak (BBM) ber­subsidi membengkak yang se­lan­jutnya membebani APBN.

Didik menilai, larangan peng­gunaan BBM bersubsidi bagi ken­­daraan pemerintah tak ber­pengaruh terhadap penghematan karena biaya transportasi pega­wai selama ini ditanggung ne­gara. Menurutnya, pemerintah semestinya melakukan terobosan diversifikasi energi melalui pe­ngembangan energi terbarukan, seperti panas bumi, gas, angin atau matahari.

“Kita masih masuk dalam pe­rangkap energi fosil, energi mi­nyak. Penghematan bagus, tapi kan ekonomi tumbuh dan butuh energi. Problemnya hanya satu, konversi. Kita punya panas bumi, matahari. Kenapa tidak diguna­kan,” ujarnya.

Dikatakan, seba­gai langkah awal pemerintah perlu membuat pilot project kota energi yang meng­gu­na­kan tenaga surya. Misalnya, di kawasan timur In­donesia yang memang kaya akan panas mata­hari.

Berbeda dengan gaung di Ja­karta, di daerah program he­mat energi ala SBY disambut antu­si­as, terutama dari pemerintah dae­rah (Pemda). DPRD Kabu­paten Kediri langsung me­res­pons po­sitif gera­kan hemat ener­gi yang dicanang­kan Presiden. Salah satu upaya di antaranya melarang mo­bil dinas meng­gu­nakan BBM bersubsidi.

Sekretaris Komisi A DPRD Ka­bu­paten Kediri Nur Wakhid mengatakan, kini sudah saatnya pemerintah memberi contoh lebih dulu pada masyarakat, untuk meng­­gunakan BBM non subsidi. Pejabat harus bisa lebih efisien menggunakan anggaran perja­la­nan dinas.

“Tapi meski berhemat juga ha­rus diusahakan tidak mengu­rangi kinerja, utamanya pela­yanan pada masyarakat,” te­rangnya.

Sementara dari korporasi yang sudah menyatakan dukungan­nya, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Anak perusahaan PT Per­tamina ini melakukan upa­ya nya­ta dalam melaksana­kan program peme­rintah untuk peng­hematan BBM, dengan cara me­nyediakan trans­portasi massal (shuttle) bagi para karyawan.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Salis S. Aprillian me­resmikan 12 unit mo­bil shuttle untuk para karya­wan yang berkantor di Jalan TB Sima­tu­pang, Jakarta Selatan. Untuk se­mentara, rute yang di­berlakukan adalah rute dengan lokasi tempat tinggal para karya­wan di Bogor, Cibubur, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Jatiasih, Depok, Rawa­ma­ngun, Bintaro, dan BSD.

Salis menjelaskan, penghema­tan BBM yang berhasil diperoleh dalam langkah awal ini adalah berkisar hampir 600 liter BBM per hari mengingat sebelumnya mereka yang menggunakan trans­portasi massal ini membawa mo­bil sendiri ke kantor.

Anggota Komisi VII DPR Satya Wira Yudha menilai, prog­ram penghematan tidak akan efektif apabila pemerintah ti­dak menerapkan punishment (huku­man). Kalau tidak ada, kata dia, program tersebut cuma se­perti himbauan saja. “Makanya kita minta gerakan hemat BBM itu ada sanksinya jika tidak meme­nuhi target penghematan. Kalau tidak sama juga bohong prog­ram­­nya,” tegasnya. [Harian Rakyat Merdeka]