Agar Aman, BPH Migas Pilih Tambah Kuota BBM Subsidi

Bagi Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas), solusi terbaik dalam me­nga­­tasi ke­kurangan kuota BBM ber­sub­sidi di beberapa daerah, yakni de­ngan menambah kuota. Lang­kah itu tentunya di­sertai de­ngan peng­hematan dan pe­ngen­dalian peng­gunaan BBM ber­subsidi.

“Lang­kah yang harus dilaku­kan adalah menam­bah kuota, penghematan dan pengen­dalian pengunaan BBM,” ujar Wakil Komite BPH Migas Fahmi Harsandono.

Sedangkan untuk industri per­tambangan dan perkebunan, me­nurutnya, seluruh pemerintah dae­­rah (Pemda) sebaiknya me­ner­bitkan aturan daerah yang me­larang penggunaaan BBM ber­subsidi. Selain itu, Pemda dan BPH Migas juga dapat bekerja sama untuk menertibkan penge­cer bensin di wilayah yang berde­katan dengan SPBU. “Memang di beberapa daerah belum ada SPBU, kita bisa memaklumi. Tetapi, Pemda bisa menertibkan untuk pegecer radius yang terlalu dekat dengan SPBU,” jelasnya.

Dalam program penghematan energi, Presiden SBY meng­in­struksikan kepada BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk me­mastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan distribusi. Pe­nyim­pangan itu mulai dari depo sampai ke stasiun pengi­sian bahan bakar umum (SPBU) dan di tempat-tempat lainnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya menyatakan, tugas Perta­mina saat ini adalah bertanggung jawab agar kuota BBM bersub­sidi sebesar 40 juta kiloliter yang ditetapkan peme­rintah tidak ter­lampui. “Tentunya, Pertamina ha­rus menyalurkan BBM ber­sub­sidi dengan tepat sasaran dan volume,” ujarnya.

Misalnya, untuk mengatasi over quota BBM yang terjadi di Kalimantan, Pertamina akan me­masang sistem point of sales (POS) di setiap SPBU. POS me­ru­pakan sistem yang akan men­catat semua transaksi BBM di SPBU secara akurat dari peri­laku pembelian pelanggan baik volu­me, waktu, lokasi SPBU dan ke­wajaran pembelian.

“Kini sudah beroperasi tiga di SPBU dan pada akhir Mei ini 25 SPBU. Hingga akhir Juli, selesai di seluruh SPBU yang ada di Ka­limantan berjumlah 110 SPBU. Dengan sistem ini akan mere­kam data pembelian setiap ken­daraan, sehingga kalau dinilai beli tidak wajar BBM di nozzle tidak akan keluar,” kata Hanung.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, pengusaha menyambut baik terbitnya lima instruksi penghematan energi yang dikemukakan pemerintah.

Namun, ia menegaskan, se­baik­­nya kebijakan seperti itu ja­ngan sebatas wacana belaka. “Segera realisasikan kebijakan itu di la­pangan,” tegasnya.

Pengamat Perminyakan Kur­tubi mengatakan, sebenarnya pro­gram penghematan energi su­dah dari dulu dicetuskan peme­rin­tah dan terbukti hasilnya tidak efektif. [Harian Rakyat Merdeka]