Menteri Nuh Dinilai Gagal Dalam Pelaksanaan UN

Nusa Tenggara Timur (NTT) mi­salnya, kembali menjadi dae­rah dengan jumlah siswa tak lulus ter­banyak, yakni 1.994 orang. Me­nyusul Gorontalo, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal itu dikatakan ang­gota Ko­misi X DPR bidang Pen­didi­kan Dedi Gumelar yang tidak puas me­lihat pelaksa­naan UN tahun ini.

“Perhatian pemerintah untuk wilayah pedalaman masih sangat minim dan ini bukan yang per­ta­ma kali terjadi,” kata Dedi di Jakarta, kemarin.

Menurut politisi PDIP ini, pe­merataan pe­n­di­dikan di wilayah pedalaman selama ini tidak per­nah diperbaiki dan dievaluasi oleh pemerintah. Pelaksanaan UN hanya dijadikan alat pencit­raan pemerintah se­olah-olah pen­didikan nasional sudah baik.

“Padahal jika disurvei, banyak daerah yang belum memiliki stan­dar mengikuti pelaksanaan UN. Selain kualitas tenaga pe­ngajar rendah, infrastruktur ge­dung sekolah dan kebutuhan bu­ku-buku di sana tidak memadai. Kesenjangan pendidikan masih terlihat tinggi,” kritik Dedi.

Dedi yang kerap disapa Miing ini menyatakan, tingginya angka ketidaklulusan siswa di daerah menunjukkan kegagalan Nuh da­lam memberikan pemerataan pen­didikan baik kualitas tenaga pe­ngajar, sarana-prasarana ge­dung dan buku masih terbilang minim.

“Nuh harus bertanggung ja­wab terkait tingginya tingkat ke­tidakkelulusan siswa di daerah. Di­ha­rapkan standar pelaksanaan UN di sejumlah sekolah segera dieva­luasi,”saran Miing.

Miing juga mempertanyakan, alokasi anggaran pembangunan pendidikan di daerah pendalaman karena pada 2010-2011 telah di­gelontorkan sebesar Rp 200-Rp 300 miliar untuk pembangunan pendidikan di NTT.

Anggota Komisi X DPR Zul­fahdli mengatakan, UN tak dapat lagi dipertahankan dengan meka­nisme sea­da­nya. Ia menilai, ada perkem­ba­ngan ilmu dan tekno­logi yang tidak mungkin diadopsi oleh UN saat ini.

Perubahan yang dilakukan Ke­men­dikbud, kata Zul, hanya se­batas hal teknis seperti kode ra­hasia yang tertera di setiap lembar naskah UN. Padahal, perubahan men­da­sar harus dilakukan se­perti per­siapan sekolah dalam meng­ha­dapi UN baik kualitas tenaga pengajar, serta sarana ge­dung dan buku untuk siswa.

“Makanya, untuk ke depan kami minta UN harus dikaji kem­bali,” tegasnya.

Politisi Golkar ini mema­par­kan, sampai saat ini delapan standar pendidikan belum merata di selu­ruh Indonesia. Khususnya me­nge­nai kualitas guru dan sekolah.

Menanggapi hal itu, Mendik­bud Mu­hammad Nuh mengata­kan, ke­men­teriannya berupaya meng­in­tervensi proses pendidikan di NTT. Alasannya, NTT berada di uru­tan terbawah selama tiga tahun ber­turut-turut dan kalah cepat dengan per­kem­bangan pro­vinsi lain.

Rendahnya angka kelulusan di NTT, menurut Nuh, disebabkan empat hal. Yaitu, pertama, moti­vasi belajar siswa masih rendah. Kedua, kua­litas guru. Ketiga, infrastruktur ke­leng­kapan labo­ratorium ku­rang memadai serta kurangnya du­ku­ngan keluarga dan budaya di wilayah tersebut masih minim. [Harian Rakyat Merdeka]