Pemblokiran Batubara Dari Kalimantan Rugikan Negara

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­ngatakan, pemblokiran kapal p­engirim batubara yang dila­kukan elemen masyarakat di Sungai Barito, Kalimantan Se­latan (Kal­sel), akan berdampak pada pe­madaman listrik.

Bahkan, menurutnya, pe­ma­da­man tidak hanya akan terjadi di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Sebab, batubara dari kalimantan tidak bisa dikirim ke pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Ja­wa dan beberapa daerah lainnya.

“Seharusnya pemerintah da­erah dengan pemerintah pusat tidak bo­leh ancam-mengancam begitu. Kondisi ini pasti ada implikasinya yang pada akhirnya akan meru­gikan gubernur itu juga dan kita semua,” kata Wacik di sela-sela sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di kantornya, kemarin.

Selain akan menyebabkan pe­madaman listrik, Wacik me­nga­takan, pemblokiran itu akan me­ngurangi Pendapatan Asli Dae­rah (PAD). “Kalau tidak dapat PAD, maka rakyatnya tidak akan dapat apa-apa,” warning Wacik.

Menteri asal Partai Demokrat itu meminta para pimpinan dae­rah tidak saling ancam meng­ancam karena tidak akan me­nye­lesaikan masalah dan malah akan membuat rugi semua pihak.

Dia mengaku, Kementerian ESDM sudah berbicara dengan gubernur Kalimantan soal ke­lang­kaan BBM subsidi. Jalan ke­luarnya, pemerintah akan se­gera memasok bahan bakar mi­nyak (BBM) non subsidi ke daerah ter­sebut, setapi harus izin DPR ter­lebih dahulu.

“Segera akan kita tambahkan, tapi yang non subsidi karena subsidinya sudah terbagi habis,” kata politisi Demokrat itu.

Untuk kuota BBM, Wacik memperkirakan, kuota sebe­sar 40 juta kiloliter (KL) akan habis Oktober ini. Kendati begi­tu, kemungkinan pihaknya akan mengajukan tam­ba­han kuota se­suai mekanis­menya.

Untuk diketahui, aksi ma­sya­rakat di Kalimantan mem­blokir batubara terjadi karena peme­rintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di provinsi itu.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo menya­yang­kan sikap pemblokiran jalur batu­bara oleh masyarakat Ka­limantan.

“Jangan segalanya dilakukan dengan ancam mengancam. Ka­rena negara kita satu kesatuan,” kata Herman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pemblokiran ini akan berdampak bagi daerah Ka­limantan sendiri, karena PAD-nya akan berkurang. Langkah itu juga merugikan pengusaha ka­rena harus mengeluarkan ang­garan tambahan dan membuat iklim investasi di daerah tersebut berkurang.

Menurut Herman, pemerintah daerah harus bisa menjaga iklim usaha guna meningkatkan per­tumbuhan ekonomi. “Siapa yang suka masyarakat daerah meng­alami kelangkaan BBM dan lis­trik,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap, para kepala daerah bersifat negara­wan untuk tidak melakukan pem­­blo­kiran. Apalagi pemerintah su­dah menyetujui adanya pe­nam­bahan kuota BBM. “Ego sekto­ral harus bisa dihindari,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Mu­hammad Syafruddin meminta pemerintah segera me­nye­le­sai­kan masalah pemblokiran jalur batubara ini dengan menambah kuota BBM.

Dia juga meminta Menteri ESDM tidak diam dengan situasi terseut. Sedangkan pemerintah daerah diminta jangan main an­cam karena dampaknya sangat besar bagi perekonomian. Apa­lagi, batubara merupakan salah satu sumber energi pembangkit PLN dan pendapatan Indonesia.

“Sebaiknya pusat dan daerah duduk bareng untuk menye­le­saikan masalah ini. Keduanya jangan mementingkan ego ma­sing-masing lah,” cetusnya.

Untuk menghindari ter­ulang­nya kembali pemblokiran dan boikot, menurut Syafruddin, pe­merintah pusat harus memper­hatikan kebutuhan da­erah terkait pemenuhan BBM dan listrik.

Pengamat energi dari Refor­miner Institute Komaidi No­to­negoro menambahkan, pe­me­rin­tah harus transparan dalam pem­bagian kuota BBM ke se­tiap dae­rah.

“Pemerintah harus meng­ung­kapkan apa penyebab kel­ang­kaan itu, apa karena kendaraan tam­bang atau karena memang per­tumbuhan ekonomi,” tan­das Komaidi. [Harian Rakyat Merdeka]