Kinerja Komisaris Buruk, Ibarat Pohon Tak Berbuah Harus Ditebang

Komisaris PT Jakarta Inter­na­tional Container Terminal (JICT) Andrianto mendukung langkah Dahlan berani mengevaluasi ja­jaran komisaris pelat merah.

“BUMN itu amanat negara. Kalau memang jajaran komisaris kinerjanya buruk ya harus di­evaluasi, terima saja dengan le­gowo. Ibarat pohon yang sudah tidak berbuah harus ditebang,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Andrianto, sekarang BUMN memang tidak lepas dari kepentingan politik. Karena ada back up politik, banyak pejabat yang enjoy tanpa peduli dengan kinerja peru­sa­haannya. Sudah saatnya ke­bia­saan seperti itu di­ubah demi perbaikan ke depan.

Terkait BUMN yang rugi, An­drianto mengatakan, jangan sam­pai BUMN rugi itu mem­be­bani yang untung dengan ada­nya sub­sidi silang.

“BUMN yang rugi ditutup saja atau dilebur. Misalnya, PT Ja­kar­ta Lloyd diambil saja sama Pe­lindo, tentu dengan beberapa ke­tentuan, itu akan lebih efisien,” jelasnya.

Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aviliani me­nga­takan, upaya Dahlan meng­eva­luasi jajaran komisaris dan di­reksi BUMN sangat tepat bila ingin memajukan perusahaan. Dengan itu, kinerja komisaris da­pat terpantau, baik dan buruk.

“Tapi kalau perusahaan itu ti­dak bermasalah dan kinerja ko­misaris bagus, kenapa mesti ada pergantian. Kalau memang ki­nerja komisaris tersebut tidak me­­muaskan, ya wajar jika terjadi pergantian,” kata Aviliani kepa­da Rakyat Merdeka.

Ia menjelaskan, meski jabatan seorang komisaris sudah me­mi­liki batasan, menteri tetap ber­hak melakukan pergantian ko­misaris ataupun direksi se­be­lum masa ja­batan itu berakhir.

Namun, harus berdasarkan alas­an tepat, misalnya terjadi per­ma­salahan yang bisa meng­gang­gu ke­majuan atau perkem­bangan peru­sahaan yang ditangani.

Menurutnya, evaluasi itu me­ng­arah pada kinerja seorang pe­mim­pin perusahaan yang benar-benar berdasarkan kriteria dan kemam­puan. “Jadi nggak akan ada lagi tuh yang namanya pe­jabat titip­an,” cetusnya.

Aviliani mengaku siap bila suatu saat kinerjanya sebagai komisaris BRI dievaluasi Men­te­ri BUMN.

Komisaris PT Perkebunan Nu­santara (PTPN) III Sardan Mar­bun mengaku, tugasnya di peru­sahaan pelat merah itu tidak akan menganggu posisinya se­bagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial.

“Penunjukan itu (komisaris) su­dah diperhitungkan sebe­lum­nya supaya tidak mengganggu tu­gas membantu Presiden. Kalau komisaris di BUMN itu dila­ku­kan disamping pekerjaan se­bagai Staf Khusus Presiden. Itu justru membantu tugas negara,” kata Sardan.

Sardan berkilah, komisaris ti­dak setiap hari bekerja. Bisa siang dan malam hari atau di hari libur, sehingga tidak menggang­gu tu­gas staf khusus.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan akan meng­evaluasi para direksi dan ko­mi­saris perusahaan milik negara yang memiliki kinerja buruk. Evaluasi itu adalah salah satu cara untuk membenahi BUMN.

“Kita akan evaluasi masing-ma­­sing direksi, kemudian dica­rikan solusi untuk memperbaiki kinerja usaha,” kata Dahlan.

Evaluasi ini juga dikaitkan dengan situasi dan bidang usaha perseroan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala, se­hingga tidak bisa berkembang, atau bah­kan rugi.

Jika diketahui BUMN tidak bisa berkembang karena memang direksi dan komisaris tidak bisa bekerja serta tidak memiliki ke­mampuan men­jalankan bisnis perseroan, kata Dahlan, mereka akan segera dirombak. [Harian Rakyat Merdeka]