Pengusaha Bingung Antisipasi Kebijakan Penghematan BBM

Rencana itu banyak mendapat kritikan. Salah satunya dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari. Dia meminta pemerin­tah transparan kepada semua stakeholder terkait pembatasan penggunaan BBM.

Menurutnya, keputusan peme­rin­tah membuat bingung kala­ngan pengusaha dan investor yang ingin menanamkan modal di Tanah Air.

“Ini adalah situasi yang harus dihadapi bersama-sama. Jangan sampai tiba-tiba berubah. Padahal rencana awal kan konversi BBM ke BBG, tapi kita sama-sama tahu bahannya (gas) masih susah dan langka,” ujarnya kepada warta­wan di kantornya, kemarin.

Raja menambahkan, pembata­san BBM subsidi dan konversi ke gas yang tarik ulur, jelas merugi­kan kalangan pengusaha. “Keti­dak pastian itu membuat kami ke­sulitan untuk menentukan lang­kah apa yang harus kami ambil ke depannya,” tandasnya.

Selama ini, dia menilai peme­rintah sering mengalami kegaga­lan komunikasi. Akibatnya, pe­ngusaha kesulitan meningkatkan daya saing produk dalam rangka menjelang Asean Economic Com­munity pada 2015. Okto me­nya­rankan, pemerintah semesti­nya mensosialisasikan kebijakan tiga bulan sebelum kebijakan baru di­terapkan. “Pemerintah harus kon­sisten terhadap semua yang sudah menjadi keputusan. Tak boleh maju mundur,” tegasnya.

Selain itu, kerugian yang dia­lami memang ada. Contohnya, belakangan ini kalangan industri kelabakan dikarenakan harga bahan bakar gas akan naik sebe­sar 10 persen. Hal itu jelas mem­buat panik, karena sosialisasinya masih sangat ku­rang dan tidak maksimal.

“Kalau kita menilai bahwa infrastruktur gasnya belum siap. Kalau mau konversi, konversinya ke mana? Dan kalau sudah di konversi, mau diisi ke mana? Ini yang mungkin perlu pemerintah melakukan kerja sama dengan para stakeholder. Kami dari Hipmi siap untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.

Ketua IV bidang Energi Hipmi Reza Ihsan Rajasa menambah­kan, pemerintah seharusnya mem­buat sosialisasi kebijakan energi seperti penghematan mau­pun kenaikan BBM subsidi yang mengena serta tepat sasaran ke masyarakat.

Menurut anak Menko Pereko­nomian Hatta Rajasa ini, semakin ditunda­nya kebijakan energi justru me­nimbulkan ketidakpas­tian. Adapun dari sisi pengu­saha, masih belum jelasnya ke­bijakan energi memang belum berpenga­ruh secara signifikan terhadap kegiatan bisnis.

“Meski terjadi inflasi, bagus­nya harga kebutuhan pokok ma­sih terjaga kestabilannya di tengah ketidakpastian kebijakan energi,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]