Pertamina Ditantang Bisa Babat Mafia Impor Minyak

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani berjanji akan men­dukung setiap langkah Pertami-na untuk membabat habis setiap aksi mafia impor minyak.

“Tudingan tersebut ha­rus di­buktikan sekaligus dibe­res­kan. Karena itu, kita meng­ap­resiasi lang­kah Pertamina yang ber­janji tidak akan membeli mi­nyak lewat trader (pedagang),” cetus politisi PDIP ini di Jakarta, kemarin.

Diakui Dewi, masalah impor min­yak sangat rawan dipolitisasi karena nilainya yang sangat be­sar. Se­ba­gai gambaran, setiap hari In­do­ne­sia membutuhkan kon­sumsi BBM 1,3 juta barel per hari. Se­men­tara produksi mi­nyak yang dilakukan oleh kon­traktor hanya 900.000 barel, se­hingga sisanya harus diimpor.

Dari 900.000 barel, ada sekitar 300.000-400.000 barel se­ba­g­ai bia­ya yang dikeluarkan (cost re­covery) dari eksplorasi. Se­dang­kan sisanya, baru dimasukkan ke kilang-kilang minyak Indonesia.

Dia mengakui, selama ini me­ka­nisme impor minyak yang dila­kukan Pertamina kerap ber­ma­salah. Ditambah lagi, ke­mam­pu­an kilang di dalam negeri  sangat minim.  

“Seperti misalnya peristiwa la­lu Pertamina sempat ‘di­rampok’ di Somalia, namun tidak ada asu­ransinya. Akibatnya nilai keru­gian mencapai Rp 1,2 tri­liun. Ini semua harus dibe­nahi,” cetusnya.

Dewi menyarankan, Perta­mi­na harus membenahi kembali me­kanisme impor minyak ter­se­but. Banyak cara yang bisa di­lakukan untuk menhindari mafia minyak.

“Impor harus me­menuhi kom­po­­nen CRFI, yaitu cost, freight, receive dan insu­rance,” sarannya.

Sebelumnya, Pertamina ber­jan­ji akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara lang­sung ke produsen mulai kuartal ketiga 2012. Dirut Pertamina Ka­­ren Agustiawan mengatakan, me­kanisme impor secara lang­sung tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kami mesti memastikan lang­kah ter­sebut tidak menimbulkan risiko, se­perti kegagalan pasok­an impor yang akan berakibat pa­da terja­dinya krisis energi di dalam ne­geri,” kata Karen.

Menurut Karen, pihaknya me­nyam­but baik dukungan peme­rintah mengimpor secara lang­sung tersebut. Dalam kontrak pem­belian langsung, me­mang memerlukan pem­bi­caraan antar pemerintah (go­vern­ment to go­vernment/G to G) ter­lebih dahulu.

Karen mengatakan, Perta­mina akan mengupayakan pe­nye­rapan minyak mentah domestik se­cara maksimal untuk meme­nuhi ke­bu­tuhan kilang BBM.

“Melalui upaya-upaya terse­but, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi na­sio­nal dan mendukung opti­ma­lisasi kinerja Petral (anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam per­dagangan minyak dan pro­duk),” terang Karen.

Menurut dia, sistem pengada­an minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan baik dan dengan prinsip-prinsip tata kelola pe­r­u­sa­haan yang baik (good cor­po­ra­te gover­nance/GCG).

Namun, Pertamina akan terus me­lakukan perbaikan secara ber­­kesinam­bungan pada proses pe­me­nuhan kebutuhan BBM nasional. “Kami berupaya mela­ku­kan impor langsung dari NOC (natio­nal oil company), produsen mi­nyak dan pemilik kilang,” terang Karen.

Pertamina, lanjutnya, juga akan mengurangi secara bertahap ke­tergantungan terhadap impor BBM dan minyak mentah mela­lui pembangunan dua kilang ter­in­tegrasi di Balongan, Jawa Ba­rat dan Tuban, Jawa Timur.

Pengamat energi dari Refor­Miner Institute Ko­maidi Notone­goro mengatakan, Per­tamina per­lu mengkom­bi­nasikan mekanis­me pengadaan im­por antara pem­beli­an secara lang­sung dan melalui peda­gang (trader).

“Masing-masing punya kele­     bah­wa pem­be­lian melalui trader itu jelek dan rawan mafia minyak,” ujarnya.

Dalam pembelian me­lalui me­kanisme antarpemerintah pun (G to G), lanjut Komaidi, juga tetap berpeluang ada mafia jika me­mang ada niat. [Harian Rakyat Merdeka]