Permintaan Insentif Pajak Toyota Belum Diloloskan

Menteri Perindustrian MS Hi­dayat mengaku, proyek mobil hybrid baru sekedar diskusi. Ra­pat resminya dijadwalkan ber­sama Menteri Keuangan Agus Marto­wardojo.

“Jadi sebetulnya kami akan mem­buat program itu, khu­sus­nya mencari kendaraan yang bisa me­ngusung tema meng­ura­ngi emisi karbon. Jadi tema­nya itu mencari sistem mesin cycle yang bisa me­ngusrangi emisi kar­bon. Supaya environ­ment frien­dly kan,” ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (16/5).

Bekas Ketua Kadin ini me­nam­bahkan, nantinya spec (spesifi­kasi) mobil hybrid bisa electric car, hybrid, advance diesel tech­no­logy dan bio diesel. Menurut­nya, mo­bil hybrid ini bukan ha­nya dari Toyota atau Jepang saja, ­tapi juga dari Eropa.

“Toh nanti kita ngeluarin atur­an karena kita butuh sistem itu. Ka­rena kita mau mengadopsi itu, tentu kita akan membuka kepada semua, jadi tidak diskriminatif,” jelas­nya.

Hidayat mengakui, Toyota pa­ling siap memproduksi mobil hyb­rid. Apalagi perusahaan ini mam­pu memproduksi dengan angka penghematan sekitar 30 kilometer (km) per liter. Namun, harga yang dikenakan kepada mo­bil jenis hybrid ini nantinya bisa dikategorikan mahal. Kare­na mobil tersebut menggunakan dua sistem, baterai, listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, pihak Toyota me­minta kemudahan impor se­ka­li­gus memperkenalkan ke ma­sya­rakat mobil hybrid seperti apa, dan itu jadi test market.

“Saya sih mau­nya (test market) setahun, tapi dia (Toyota) minta­nya 2 ta­hun, jadi belum ketemu. Setelah itu masuklah ke sistem CKD (com­pletely knock down), kalau sistem CKD jadi assem­bling di sini,” terangnya.

“Baru tahap berikutnya ada­lah manufacturing dan loca­li­sasion. Nah, untuk CKD saja saya juga bicara persentase kom­ponen dan kalau dia impor seba­gai test ma­rket tadi dia minta fasilitas apa saja, kita sedang bicara itu,” imbuh Menperin.

Dia menjelaskan, insentif yang diminta Toyota yaitu luxury tax atau pajak penjualan barang me­wah (PPnBM), impor duty. Na­mun, berapa besaran insen­tifnya belum bisa dijelaskan. Nan­ti akan dihitung bersama Menteri Ke­uang­an.

“Lebih bagus secepat­nya pro­ses CKD, lalu manu­fac­turing atau berproduksi di In­donesia itu bisa segera. Diper­kirakan 2-3 ta­hun baru bisa full lokalisasi. Ka­rena ada proses juga di CKD.”

Ditanya soal Low Cos Green Car (LCGC), dia menyatakan seg­mennya berbeda karena har­ganya Rp 100 juta ke bawah.

“Tapi kalau bicara Prius itu kan harga­nya Rp 600 jutaan. Kalau dia dikasih insentif supaya har­ganya sedikit tinggi dari mobil non hybrid itu sekitar Rp 450 ju­taan. Jadi saya masih dalam wa­cana, tapi pemerintah meng­ha­rap­kan sistem itu berjalan dan ti­dak hanya dari Toyota, kita mem­buka kepada siapa saja,” tandas menteri dari Golkar itu. [Harian Rakyat Merdeka]