Kebijakan Pemerintah yang Pro Investor Mulai Direspons

Dari data tersebut, terlihat bahwa investasi PMDN dan PMA naik dibandingkan dengan tri­wulan pertama tahun lalu.

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelak­sanaan Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan, kenaikan in­ves­tasi tersebut me­nan­dakan investor dalam dan luar negeri tertarik dengan kebija­kan-kebijakan pemerintah yang mulai pro investor.

“Tentunya, kita memerlukan siknronisasi kebijakan dari pe­merintah pusat dan daerah agar bisa berjalan dengan baik dan mak­simal,” ucapnya saat dihu­bungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Azhar menambahkan, dengan kenaikan investasi tersebut, apa­bila proyek-proyek selesai dan mulai berproduksi secara ko­mersil, akan meningkatkan pro­duk­si barang dan jasa. Termasuk, juga menum­buh kem­bangkan kegiatan-ke­giatan pe­nunjang atau menyerap tenaga kerja baru. “Serta mendo­rong perekonomian di daerah luar Jawa. Hal ini mengingat sekitar 44 persen investasi tersebut ber­lokasi di luar jawa. Diharapkan, kenaikan investasi ini akan tetap berlanjut,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai ma­sih kecilnya efek investasi terha­dap sektor riil, Azhar tidak setuju akan hal itu. Menurutnya, angka Rp 712 triliun adalah realisasi investasi langsung ke sektor riil. Bukan yang di pasar modal (indirect investment).

“Kalau dari data BKPM selalu direct invesment atau investasi untuk membangun pabrik, infra­struktur, hotel, perkebunan dan industri pengolahan serta per­tamba­ngan. Nah itu kan sudah merupa­kan sektor riil,” tegasnya.

Dia menjelaskan, semua negara baik negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia membutuhkan inves­tasi.

Azhar mencontohkan kun­jungan Perdana Menteri Inggris David Cameron beberapa waktu yang lalu, yang meng­harap­kan pengu­saha Indonesia berinvestasi di Inggris. “Karena investasi diperlu­kan mengubah po­tensi menjadi kegiatan eko­nomi riil yang mam­pu meng­hasil­kan ba­rang dan jasa,” tu­tur­nya.

Tanpa ada kegiatan investasi, kata dia, potensi yang ada hanya sebatas potensi. Tidak pernah menjadi ekonomi riil. Investasi juga sangat dibutuhkan Indonesia untuk mempercepat pembangu­nan infrastruktur pengolahan atau hili­risasi produk agro dan tam­bang, yang mampu meng­hasilkan nilai tambah serta juga menyerap te­naga kerja. “Juga menumbuh kem­bangkan industri-industri dan industri pengolahan lanju­tan,” tukasnya.

Di samping itu, kegiatan in­vestasi yang meningkat di masa depan harus didukung  infra­struk­tur yang baik.

“Untuk itu, keter­libatan pe­rusahaan-perusa­haan BUMN dalam pembangunan infra­struk­tur juga sangat diharap­kan,” tutupnya. [Harian Rakyat Merdeka]