SBY Isyaratkan Mulai Mei BBM Subsidi Bakal Dibatasi

RMOL. Pemerintah akan mulai melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Mei mendatang. Hal itu dilakukan untuk menekan anggaran subsidi.

“Bulan Mei sudah siap, nanti saya yang akan jelaskan kepada ma­syarakat,” ujar SBY saat mem­buka Musyawarah Peren­canaan Pembangunan Nasional (Musren­bangnas) 2012 di Jakarta, kemarin.

Namun, dalam kesempatan tersebut SBY tidak merinci lebih jelas kapan waktu pelaksanaan­nya. Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pem­batasan akan dilakukan per 1 Mei, tapi itu dibantah Menko Per­ekonomian Hatta Rajasa.

SBY mengatakan, jika peme­rintah tidak melakukan pem­ba­tasan atau pengaturan volume akan berdampak pada Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara Pe­ru­ba­han (APBN-P) yang sudah dite­tapkan pemerintah bersama DPR.

Ia mengungkapkan, asumsi-asum­si dalam APBNP sudah mempertim­bang­kan soal kenaikan harga BBM Rp 1.500 per liter dan pemberian da­na kom­pensasi Rp 35 triliun ba­gi masyarakat miskin guna me­ngan­tisipasi dampak kenaikan tersebut.

Namun, setelah berlangsung proses politik di DPR yang terjadi, beberapa poin APBNP 2012  tidak sepenuhnya dise­tujui. Para wakil rakyat hanya mem­bolehkan pemerintah me­naik­kan harga setelah meme­nuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, soal subsidi, yang disetujui justru opsi skenario kenaikan harga BBM.

Menurut SBY, hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBN-P 2012, terjadi mismatch. Dengan harga minyak yang tinggi akan mengakibatkan subsidi BBM dan listrik melonjak tajam. Padahal pe­merintah sudah mematok de­fisit anggaran di angka 2,2 persen.

Namun, jika anggaran subsidi melonjak, defisit dapat melam­paui 3 persen dan itu bisa me­lang­gar Undang-Undang.

Dalam kaitan ini, SBY bertekad tidak akan mencari utang baru untuk menutup defisit anggaran. Karena itu, pemerintah telah merumuskan tiga solusi agar ekonomi Indonesia tetap terjaga dan fiskal tetap aman terkait tidak naiknya harga BBM. Pertama, mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi.

Dia juga meminta seluruh pe­merintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri memberi contoh peng­hematan.

“Jangan lebih rewel atau mengeluh dibanding masyarakat lain. Tidak elok, sebagai abdi negara dalam keadaan seperti ini kita harus mengabdi kepada rakyat,” saran Ketua Dewan Pembina Partai Demorat ini.

Kedua, dalam rangka peng­he­matan dan pengendalian, Pre­siden mengakui ada pro dan kontra dan akan muncul masalah teknis di lapangan. Untuk itu, ia meng­instruksikan seluruh jajaran pemerintahan aktif mengatasinya.

 Selain program penghematan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dan pendapatan ne­gara. Solusi ketiga, semua ja­jaran pemerintahan dan peme­rintah daerah melakukan peng­he­matan atas pengeluaran dan pembiayaan di wilayah masing-masing.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pembatasan tidak mudah dilaku­kan. Jika tidak siap akan menim­bulkan kon­flik. Karena itu, pihaknya se­dang mempersiapkan secara ma­tang untuk menghindari ganguan.

“Jadi jangan ribut tanggalnya kapan, kalau belum siap bisa ribut di pom bensin. Kita harus laku­kan sosialisasi, karena penga­wa­san di lapangan tidak mudah,” ujar wacik.

Dia pun membantah kabar maju mun­durnya pembatasan BBM ka­rena adanya tekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Wacik menegaskan, ATPM tidak bisa menekan dirinya. “Yang bisa nekan saya adalah rakyat,” tegasnya dengan nada tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, rencana penghematan akan di­mulai pada awal Mei. Menurut­nya, tidak jadi dinaikkannya har­ga BBM 1 April berdampak pada pembengkakkan anggaran. “Kita harus mengeluarkan anggaran Rp 5 triliun setiap bulannya karena BBM tidak jadi naik,” katanya.

Agus mengatakan, dengan adanya dana kompensasi dan cadangan, pemerintah masih bisa mengantisipasi. Tapi ke depannya harus ada langkah penghematan untuk menekan volume BBM subsidi agar tidak terlampaui.

“Kita komitmen tetap menjaga kuota BBM pada angka 40 juta kiloliter, tapi kenyataannya tahun lalu tembus 41,7 juta kiloliter. Dengan adanya peningkatan per­tumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan tentu volumenya akan naik,” jelas Agus. [Harian Rakyat Merdeka]