Bos PIP Ngotot Ogah Kerjakan Temuan BPK

Kepala PIP Soritaon Siregar ti­dak habis pikir dengan adanya desakan BPK agar pemerintah me­­laksanakan hasil audit dives­tasi Newmont. Menurutnya, hal itu sudah masuk ke ranah hukum sehingga lebih baik ditanyakan kepada pihak yang lebih mema­hami.

“Masalah itu sudah termasuk masalah hukum. Saya tidak bisa memberikan ketera­ngan lebih la­gi. Lebih baik dita­nyakan kepada Kepala Biro Ban­tuan Hukum Kementerian Ke­uangan. Kalau saya yang komen­tar takut keliru,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Selasa (3/4).

Kepala Biro Ban­tuan Hukum Kementerian Ke­uangan Indra Surya saat di­hubungi Rakyat Merdeka menga­takan, pemerin­tah merespons hasil audit BPK tersebut dengan mengajukan per­mohonan seng­keta kewenangan lembaga negara (SKLN) ke Mah­kamah Konsti­tusi (MK).

“Saat ini prosesnya masih ber­langsung di MK. Untuk langkah selanjutnya pemerintah masih menunggu hasil keputusan MK,” ujarnya, Selasa (3/4).

Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Purnomo menyatakan, sesuai pa­sal 23e UUD 1945, laporan BPK bersikap final dan wajib di­tindak­lanjuti. Pemerin­tah terancam terkena sanksi jika tidak menin­daklanjuti temuan BPK, terma­suk dalam divestasi Newmont.

“Masalah Newmont bukan BPK ngotot atau tidak, tapi se­suai UUD laporan pe­meriksaan BPK wajib ditin­dak­lanjuti,” ujar Hadi di Jakarta, Selasa (3/4).

Seperti diketahui, kepastian pem­belian saham divestasi New­mont diperoleh setelah dilaku­kan penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi antara pe­merintah yang diwakili Ke­pala PIP dan pihak NNT. Penan­- da­ta­nganan perjanjian jual beli di­laku­kan pada 6 Mei 2011.

Dalam transaksi tersebut, pe­merintah Indonesia membeli ja­tah saham divestasi 2010 sebesar 7 persen dengan nilai 246,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,2 tri­liun. Harga itu lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar 271 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,43 triliun.

Usai pembelian saham terse­but, DPR meminta agar BPK me­lakukan audit terhadap keputusan pemerintah itu. BPK pun meng­audit pembelian saham New­mont dari sisi investasi atau penyertaan modal pemerintah. Untuk mem­be­dahnya, BPK meng­gunakan lan­dasan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No.17 Ta­hun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sedangkan menurut Pakar Eko­nomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abi­manyu, Pe­me­rintah dan DPR lalai dalam pro­ses penyusunan Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 terkait pembelian 7 persen saham Newmont.

“Dalam rapat Badan Anggar­an (Banggar) DPR dengan Pe­merintah telah di­se­pa­kati dana investasi sebesar Rp 1 triliun. Na­mun telah terjadi kela­laian oleh pihak Pemerintah dan DPR mengenai tindak lanjut se­telah persetujuan APBN tersebut dica­pai,” kata Anggito, ahli yang di-­ da­tangkan oleh pihak MK ini.

Dia lantas menambahkan, se­belum pembahasan di tingkat Ba­dan Anggaran terjadi, harus­nya didahului atau ditindaklanjuti de­ngan pembahasan oleh komisi terkait. Ia juga mengatakan, da­lam APBN 2011 yang telah dise­pakati, tidak ada alokasi dana un­tuk investasi Newmont.

“Per­setujuan APBN 2011 ada­nya alokasi dana investasi sebe­sar Rp 1 triliun tidak dicantum­kan rin­­cian penggunaan untuk dana in­vestasi NNT,” katanya.  

Anggito yang pernah dicalon­kan jadi wakil menteri keuangan ini juga menyatakan, rencana pem­belian saham divestasi NNT harus tetap dibahas oleh DPR ter­lebih dahulu dan mesti dijalankan baik dalam kondisi tidak ada anggaran mau­pun ada anggaran tetapi belum mencukupi. [Harian Rakyat Merdeka]