Di BUMN, Jangan Cuma Minum Madu, Tapi Juga Racunnya Dong

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Eddy Prabowo meminta Dahlan berani melaku­kan evaluasi atas kinerja direksi BUMN.

“Menteri BUMN harus mela­kukan evaluasi terhadap direksi BUMN, baik yang baru maupun yang lama. Semuanya harus de­valuasi dan dicek, khususnya BUMN yang strategis,” kata Eddy saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Setelah dievaluasi, lanjut Eddy, jika ditemukan direksi-direksi yang kerjanya tidak optimal, le­bih baik Dahlan melakukan pe­rombakan tanpa tergan­tung dari partai politik. Menurut­nya, se­mua perusahaan BUMN harus jelas target yang akan di­capai dan bisa meraihnya dengan mak­simal.

“Tak hanya itu, bagi direksi yang berprestasi pun harus diberi reward atau apresiasi. Sedang­kan yang melakukan kesalahan harus diganti,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Fadli Ha­san mengatakan, saat ini ter­dapat beberapa perusa­haan BUMN yang kinerjanya masih tidak ba­gus. Karena itu, Kemen­terian BUMN harus me­lakukan eva­lua­si terhadap peru­sahaan-pe­rusahaan BUMN yang kiner­janya tidak bagus, dan bah­kan penca­paian target tidak dapat terea­lisasi.

Fadli mengatakan, Presiden SBY pun merasa kecewa dengan kinerja perusahaan BUMN. Pa­salnya, sebagai perusahaan yang memiliki aset yang besar, kinerja BUMN masih ada yang tidak maksimal.

“Dievaluasi atau dirombak ter­gantung dari kinerja masing-ma­sing BUMN. Kementerian BUMN sangat perlu me­nga­wasi BUMN yang profi­tabilitasnya rendah,” katanya.

Menteri BUMN pun diharap­kan bisa melakukan efisiensi di masing-masing perusahaan pelat merah dan meningkatkan good corporate governance (GCG). Sebab, sudah sepantasnya peru­sahaan BUMN ini benar-benar mampu memberikan sumba­ngan terhadap masyarakat dan negara lebih besar lagi.

“Jadi, kalau memang BUMN-nya terus mengalami kerugian atau tidak bisa meningkatkan efi­siensi, maka perlu dilakukan eva­luasi oleh menteri. Apalagi saat ini yang dipilih sebagai Men­teri BUMN adalah Pak Dahlan, yang mengerti korporasi,” katanya.

Dahlan menutur­kan, Ke­men­terian BUMN harus mem­berikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk me­lakukan aksi korporasi. Soal­nya, aksi korpo­rasi menjadi na­fas dari sebuah perusahaan. Jika ter­lalu dike­kang, maka hal ter­sebut bukanlah korporasi, me­lainkan instansi.

“Setelah diberi keleluasaan men­jalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dila­kukan dapat diminta. Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami min­ta tanggung jawab itu. Jadi, ja­ngan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada,” tegas Dahlan. [rm]