Aspanji Keluhkan Perpres yang Hambat Penyerapan Anggaran

Menurut Sekjen Aspanji Effendi Sianipar, pe­nerapan Per­pres terse­but di lapa­ngan memakan waktu lama, yakni 40 hari hanya untuk proses tender dan anuising (penin­jauan lapangan). Peraturan seha­rusnya membuat proses tender tidak rumit dan kriterianya lebih jelas, sehingga mudah di­iem­ple­mentasikan tanpa mengurangi prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik.

Pemerintah diminta segera mem­perbaiki peraturan tersebut, te­ru­tama terkait syarat legal dan izin-izin, termasuk izin usaha se­baik­­nya dibuat lebih sederhana lagi.

“Sekarang itu, do­ku­men tender yang harus disiap­kan penyedia jasa mencapai 500 lembar. Pada­hal sebenarnya tidak perlu seba­nyak itu, bahkan untuk ikut proses tender sampai selesai hanya mem­butuhkan 15 hari saja,” ujarnya.

Pasca kasus korupsi wisma atlet Palembang, Aspanji  meng­ins­truksikan anggotanya untuk tidak mento­lelir pelelangan yang tidak sesuai ketentuan. “Prinsip kami sudah jelas, se­mua pihak yang ikut proses lelang harus diberi kesempatan yang sama untuk ikut terlibat dan ber­kom­petisi,” ujar Effendi.

Ketua Umum Aspanji Aip Syarifuddin menambahkan, As­panji siap memberikan masukan terhadap perbaikan Perpres untuk menyederhanakan proses tender. Namun jika pemerintah bersi­keras tetap memaksakan Perpes, bahkan akan meningkatkan men­jadi undang-undang, Aspanji akan me­laporkan ke Mahkamah Kons­titusi agar dapat ditinjau ulang.

Menurut Aip, proses tender yang panjang dan rumit hanya akan me­nimbulkan persekong­kolan dalam pelaksanaan tender de­ngan pem­beri kerja. Pihak As­panji sen­diri terus membina anggo­tanya untuk ikut tender dengan mematuhi norma dan etika serta menjunjung kompetisi yang sehat di kalangan pelaku usaha. [rm]