INDONESIA dianugerahi wilayah laut yang luas dan sumber daya perikanan yang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa. Laut bukan hanya ruang geografis yang menghubungkan ribuan pulau, melainkan sumber pangan penghidupan masyarakat pesisir, dan modal strategis bagi perekonomian nasional.
Di balik ikan yang tersaji di meja makan jutaan keluarga Indonesia, ada nelayan yang setiap hari menghadapi ketidakpastian cuaca, kenaikan biaya operasional, keterbatasan modal, dan perubahan harga ikan. Mereka berangkat melaut tanpa kepastian memperoleh hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dari pekerjaan merekalah salah satu sumber protein masyarakat terus tersedia.
Karena itu pembicaraan tentang masa depan kelautan Indonesia tidak boleh hanya berpusat pada besarnya potensi laut, peningkatan produksi, atau nilai ekspor. Kita juga perlu mengajukan pertanyaan mendasar, apakah kekayaan laut telah memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada laut?
Dimulai dari Manusia dan Keberlanjutan Alam
Pada 9 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut menyoroti pembangunan fasilitas perikanan terpadu yang diarahkan untuk memperkuat produktivitas, meningkatkan nilai tambah hasil laut, dan mendukung kesejahteraan nelayan.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali arah pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Pembangunan fasilitas perikanan tentu penting, tetapi keberhasilannya perlu dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ekonomi biru pada dasarnya merupakan pendekatan pemanfaatan sumber daya laut untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem. Artinya laut boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dirusak. Produksi dapat ditingkatkan, tetapi tidak dengan mengorbankan kemampuan alam menyediakan ikan bagi generasi mendatang.
Dalam kerangka tersebut, kesejahteraan nelayan dan kelestarian lingkungan bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama. Laut yang rusak pada akhirnya mengancam sumber pendapatan nelayan, sedangkan nelayan yang terus hidup dalam kesulitan akan menghadapi tantangan lebih besar untuk mempertahankan usaha perikanan yang berkelanjutan.
Tolitoli dan Besarnya Nilai Ekonomi Laut
Bagi Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap laut Tolitoli pada 2024 mencapai sekitar 14.995 ton, dengan nilai produksi sekitar Rp410,66 miliar.
Pada tahun yang sama, produksi perikanan tangkap laut Sulawesi Tengah mencapai sekitar 268.243 ton dengan nilai produksi sekitar Rp7,56 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sumber daya laut di provinsi tersebut.
Data tersebut layak menjadi dasar untuk melihat perikanan bukan sekadar pekerjaan tradisional masyarakat pesisir, melainkan bagian penting dari perekonomian daerah.
Akan tetapi, nilai produksi tidak sama dengan pendapatan bersih nelayan. Nilai tersebut belum menggambarkan secara langsung berapa uang yang tersisa setelah biaya bahan bakar, es, perawatan perahu, upah awak, dan kebutuhan operasional lainnya dibayarkan.
Di sinilah persoalan ekonomi biru perlu dibahas lebih dalam. Besarnya produksi harus diikuti pertanyaan tentang distribusi manfaat ekonomi. Siapa yang memperoleh nilai tambah paling besar? Apakah nelayan mempunyai posisi tawar yang memadai? Apakah hasil tangkapan dapat dijual dengan harga yang layak? Dan apakah peningkatan kegiatan perikanan benar-benar memperbaiki kesejahteraan keluarga nelayan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan data pendapatan rumah tangga nelayan, harga ikan di tingkat pendaratan, biaya operasional, dan akses terhadap pasar. Tanpa indikator tersebut, keberhasilan pembangunan kelautan berisiko hanya terlihat dari besarnya angka produksi.
Nelayan Kecil Hadapi Tantangan
Bagi nelayan kecil, keberhasilan melaut tidak hanya ditentukan oleh keterampilan membaca cuaca dan menemukan lokasi ikan. Mereka juga bergantung pada ketersediaan bahan bakar, es, alat tangkap, keselamatan kerja, dan akses untuk menjual hasil tangkapan.
Persoalan dapat muncul ketika ikan berhasil diperoleh, tetapi fasilitas penyimpanan terbatas atau pembeli hanya sedikit. Ikan merupakan produk yang mudah rusak. Ketika nelayan tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai, mereka dapat menghadapi tekanan untuk segera menjual hasil tangkapan, bahkan ketika harga yang ditawarkan belum menguntungkan.
Karena itu, pembangunan sektor perikanan harus mencakup rantai usaha dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memperhatikan sarana pendaratan ikan, penyimpanan dingin, akses informasi harga, pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha nelayan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi yang efisien.
Dalam laporan The State of World Fisheries and Aquaculture 2024, FAO menekankan pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung pangan, gizi, dan kehidupan masyarakat. FAO juga menyediakan pedoman khusus perikanan skala kecil yang menekankan penghidupan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, pembangunan kelautan tidak cukup hanya membantu nelayan memperoleh ikan. Kebijakan juga harus membantu mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik dari ikan yang telah ditangkap.
Koperasi Nelayan Harus jadi Alat Kesejahteraan
Salah satu upaya yang dapat dikembangkan ialah memperkuat koperasi nelayan sebagai lembaga ekonomi yang profesional, transparan, dan berpihak kepada anggotanya.
Koperasi dapat membantu pengadaan kebutuhan melaut, penyimpanan ikan, pemasaran bersama, pengolahan hasil tangkapan, dan pengembangan usaha produktif. Melalui pengelolaan bersama, nelayan berpotensi memperoleh akses yang lebih baik terhadap sarana produksi dan pasar.
Namun, koperasi tidak boleh berhenti pada keberadaan bangunan, papan nama, atau administrasi formal. Ukuran keberhasilannya adalah manfaat nyata bagi anggota. Pengurus harus menjelaskan penggunaan modal, biaya operasional, pendapatan usaha, pembagian hasil, dan mekanisme pengawasan.
Prinsip ini penting dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih maupun berbagai program ekonomi pesisir lainnya. Infrastruktur merupakan sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya kegiatan ekonomi yang berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perempuan pesisir dan keluarga nelayan perlu mendapatkan kesempatan dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti pengolahan ikan, pengemasan, pemasaran, dan pengembangan usaha rumah tangga. Dengan demikian, manfaat ekonomi kelautan tidak hanya bergantung pada aktivitas menangkap ikan, tetapi juga tumbuh melalui berbagai kegiatan yang memberikan nilai tambah.
Laut Harus Dimanfaatkan Tanpa Merusak Masa Depan
Ekonomi biru juga menuntut perubahan cara pandang terhadap sumber daya laut. Laut bukan sumber daya yang tidak terbatas. Penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak, pencemaran, dan kerusakan habitat dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk menopang kehidupan.
FAO melalui pedoman Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries menekankan pentingnya tata kelola perikanan yang melibatkan masyarakat, melindungi penghidupan nelayan kecil, serta mencegah praktik penangkapan yang merusak dan penangkapan berlebihan.
Oleh sebab itu, kebijakan perikanan harus menghubungkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pengawasan penangkapan ikan, perlindungan habitat, pengendalian pencemaran, dan penggunaan alat tangkap yang bertanggung jawab harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan nelayan.
Nelayan juga perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Mereka memiliki pengalaman langsung mengenai perubahan musim, lokasi ikan, kondisi perairan, dan persoalan yang terjadi di lapangan. Pengetahuan tersebut dapat melengkapi penelitian ilmiah dan data pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
Keberhasilan Ekonomi Biru Harus dapat Diukur
Agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai slogan pembangunan, pemerintah perlu menetapkan indikator yang dapat diperiksa masyarakat. Beberapa indikator penting meliputi perubahan pendapatan bersih nelayan, biaya operasional melaut, harga ikan di tingkat nelayan, akses terhadap fasilitas penyimpanan, kondisi stok ikan, dan manfaat yang diterima anggota koperasi.
Data tersebut sebaiknya disusun secara berkala, terbuka, dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Evaluasi juga perlu melibatkan nelayan, koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat pesisir.
Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya dinilai dari berapa banyak fasilitas yang didirikan atau berapa ton ikan yang dihasilkan, tetapi juga dari perubahan kehidupan masyarakat serta kondisi sumber daya laut.
Bagi Tolitoli dan wilayah pesisir Sulawesi Tengah, pendekatan tersebut penting agar potensi perikanan yang besar dapat menjadi fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat. Produksi yang tinggi harus diikuti peningkatan nilai tambah lokal, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian laut.
Indonesia memiliki laut yang kaya, tetapi kekayaan alam tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan masyarakat. Diperlukan tata kelola yang adil, infrastruktur yang tepat guna, kelembagaan ekonomi yang sehat, akses pasar yang memadai, dan perlindungan ekosistem yang konsisten.
Ekonomi biru harus menjadi komitmen untuk memanfaatkan laut tanpa merusaknya, meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan daya dukung alam, serta membangun perekonomian tanpa meninggalkan masyarakat pesisir.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan kelautan bukan semata-mata seberapa besar nilai produksi yang dihasilkan, melainkan juga seberapa layak kehidupan nelayan yang menopangnya.
Laut yang lestari harus melahirkan nelayan yang sejahtera. Itulah makna ekonomi biru yang sesungguhnya, alam tetap terjaga, ekonomi terus tumbuh, dan masyarakat pesisir memperoleh kehidupan yang lebih baik dari laut yang mereka rawat.
Syamsir Datuamas
Pemerhati Ekonomi Nelayan
