DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendesak PT PLN (Persero) mempercepat pemulihan listrik di Batam-Bintan, Kepulauan Riau, setelah gangguan pada Senin, 12 Oktober 2026.

Gangguan tersebut berdampak pada 411.219 pelanggan. Gunhar mengatakan pemadaman mengganggu aktivitas dasar rumah tangga, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.

“Listrik padam berjam-jam mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pasokan air bersih dan komunikasi ikut terganggu, masyarakat dan perekonomian daerah turut menanggung akibatnya,” kata Gunhar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Berdasarkan data PLN hingga Senin pukul 22.45 WIB, sebanyak 228.480 pelanggan atau 55,6 persen telah kembali mendapat pasokan listrik. Namun sebanyak 182.739 pelanggan lainnya masih terdampak pemadaman. Gangguan itu juga memengaruhi beban listrik sebesar 578,2 megawatt (MW), dengan 345 MW belum pulih.

Untuk itu, Gunhar meminta PLN memprioritaskan pemulihan pelanggan yang masih terdampak dan memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan.

“Jangan sampai pemadaman berkepanjangan melumpuhkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi warga. Pemulihan harus dipercepat, terutama di wilayah yang pasokan listriknya belum kembali normal,” ujarnya.

Ia juga meminta PLN menjelaskan penyebab gangguan dan langkah perbaikannya secara transparan. Selain itu, Gunhar mendorong evaluasi terhadap keandalan sistem kelistrikan Batam-Bintan, kesiapan menghadapi gangguan, dan prosedur penanganan darurat.

“Pemulihan listrik tidak boleh menjadi akhir dari penanganan. PLN harus mengevaluasi penyebab gangguan, memperkuat keandalan sistem, dan memastikan kejadian serupa tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Gunhar menambahkan, koordinasi PLN dengan pemerintah daerah dan pihak terkait perlu diperkuat agar layanan air bersih, komunikasi, dan aktivitas ekonomi segera kembali normal.

“Hal yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian kapan listrik kembali normal. Setelah itu, harus ada evaluasi serius agar gangguan serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” pungkas Gunhar.