Berita

Unggahan Donald Trump di akun Truth Social @realDonaldTrump

Global

Trump Larang Tiga Media Meliput di Gedung Putih

SABTU, 19 SEPTEMBER 2026 | 07:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan media kembali memanas. Trump mengumumkan larangan bagi CNN, MS NOW, dan Politico untuk meliput dari Gedung Putih, dengan alasan ketiga media tersebut terus menyebarkan apa yang disebutnya sebagai berita palsu.

Pengumuman itu disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social pada Jumat 18 September 2026.

“Dengan bangga saya mengumumkan bahwa, berlaku segera, saya melarang media berita palsu CNN, MS NOW ... dan Politico dari Gedung Putih sebagai akibat dari ‘pelaporan’ BERITA PALSU mereka yang terus-menerus,” tulis Trump.


“Media berita palsu lainnya akan menyusul,” lanjutnya.

Saat ditanya wartawan di Ruang Oval mengenai alasan keputusan tersebut, Trump mengatakan tidak ada satu pemberitaan atau insiden tertentu yang menjadi pemicu. Menurutnya, keputusan itu merupakan akumulasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir.

“Ini benar-benar hanya akumulasi berita selama beberapa tahun terakhir,” ujar Trump.

Trump juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak harus membiarkan media tersebut masuk ke Gedung Putih.

Meski Trump menyatakan larangan berlaku segera, cakupan dan penerapannya belum sepenuhnya jelas. Wartawan dari CNN, MS NOW, dan Politico bahkan masih terlihat bekerja di lingkungan Gedung Putih pada Jumat sore setelah pengumuman tersebut. 

Langkah Trump berpotensi memicu tantangan hukum karena menyangkut perlindungan kebebasan berbicara dan kebebasan pers dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS. Legalitasnya juga dapat bergantung pada cakupan larangan, terutama jika akses ke fasilitas atau kegiatan Gedung Putih yang secara umum tersedia bagi media ikut dibatasi. 

CNN menolak langkah tersebut dan menegaskan akan tetap mendukung para jurnalisnya yang meliput Gedung Putih.

“Kami memiliki hak berdasarkan Konstitusi AS untuk melakukan peliputan tersebut tanpa hambatan atau campur tangan pemerintah,” kata CNN. 

Politico juga menyatakan akan tetap memberitakan Gedung Putih secara adil dan mempertahankan haknya berdasarkan Amandemen Pertama. Sementara MS NOW memilih tidak memberikan komentar. 

Trump kemudian memberi sinyal bahwa media lain juga dapat terkena kebijakan serupa. Ketika ditanya mengenai pernyataannya bahwa media lain akan menyusul, ia menyebut The New York Times dan The Washington Post sebagai media yang menurutnya juga menyebarkan berita palsu. 

Perseteruan Trump dengan media bukan hal baru. Sejak terjun ke politik, Trump kerap mengkritik organisasi media yang menurutnya memberitakan dirinya atau pemerintahannya secara tidak adil.

Pada masa jabatan pertamanya, Gedung Putih pernah berupaya mencabut akses pers sejumlah jurnalis, termasuk reporter CNN, yang kemudian berujung pada perlawanan melalui jalur hukum.

Setelah kembali menjabat sebagai presiden pada Januari 2025, pemerintahan Trump juga memperketat pengaturan akses media ke sejumlah kegiatan Gedung Putih dan sebelumnya membatasi akses Associated Press dalam kelompok wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan. 


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya