Berita

Penanganan Karhutla. (Foto: istimewa)

Politik

Dukungan Negara Sahabat Percepat Penanganan Karhutla

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 17:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai membutuhkan koordinasi terintegrasi, termasuk dukungan dari negara sahabat.

Anggota DPR RI Eddy Soeparno sepakat dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan penanganan karhutla melalui kerja sama lintas negara.

"Saya kira yang kita lihat sekarang sudah ada bantuan dari Jepang. Kemarin juga sudah ada pesawat terbang air menyemprot dari negara tetangga. Saya kira ini hal yang lazim," ujar Eddy usai hadiri forum Diskusi Aktual (FDA) MPR RI bertema Perspektif dan Masukan Pemangku Kebijakan tentang Pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB) di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.


Menurutnya, Indonesia juga memiliki tradisi memberikan bantuan kepada negara lain ketika menghadapi musibah, bahkan sebelum bantuan tersebut diminta.

"Andai kata di negara tetangga ada musibah yang dialami, tentu kita juga memberikan bantuan, bahkan sebelum diminta pun kita menawarkan," katanya.

Eddy menilai dukungan negara sahabat dapat mempercepat penanganan karhutla sehingga dampaknya bisa segera dikendalikan. Setelah api berhasil dipadamkan, pemerintah dapat melanjutkan tahapan rehabilitasi sekaligus memperkuat upaya pencegahan.

"Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi terintegrasi. Jadi yang disampaikan Pak Presiden tentu langkah yang terukur, di mana kita mendapat dukungan dari negara sahabat agar ini bisa cepat selesai," jelasnya.

"Kita ingin agar karhutla ini bisa cepat terselesaikan agar proses rehabilitasi bisa dilakukan dan pencegahan ke depannya bisa dikuatkan," tandas Eddy.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya