Berita

Diskusi publik bertajuk ‘DSI Jadi Pengawas atau Pedagang?’ di Pejaten Jakarta Selatan, Kamis, 17 September 2026 (Foto: RMOL/Abdul Rouf)

Bisnis

Peran DSI Tak Boleh Ganggu Ekosistem Pasar Komoditas

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 14:56 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata kelola komoditas strategis tidak boleh memperpanjang rantai niaga, meningkatkan biaya logistik, maupun mengganggu ekosistem usaha yang selama ini berjalan.

Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib mengatakan, pembentukan DSI pada dasarnya berkaitan dengan upaya pemerintah menutup celah kebocoran devisa hasil sumber daya alam (SDA). Namun, pelaksanaan mandat tersebut harus tetap menjaga iklim investasi dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

“DSI tidak boleh merusak iklim investasi serta ekosistem pasar yang sudah menyerap jutaan tenaga kerja,” kata Ahmad Labib dalam diskusi publik 'DSI Jadi Pengawas atau Pedagang?' di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.


Menurut Labib, persoalan tata kelola komoditas strategis tidak cukup diselesaikan dengan membentuk institusi baru. Efektivitas sistem yang sudah ada, sinkronisasi regulasi, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga juga harus menjadi perhatian.

Ia menilai masih terdapat persoalan ketidaksinkronan regulasi dan penegakan hukum di antara kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam rantai perdagangan komoditas strategis.

“Komisi VI DPR akan segera menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) konsolidatif dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam ‘satu meja’," kata Labib.

Labib mengaku ingin memastikan sistem yang sudah ada diefektifkan, standar operasional prosedur (SOP) diselaraskan, dan regulasi yang tumpang tindih segera dibenahi.

Menurut dia, langkah konsolidasi diperlukan agar DSI tidak bekerja dalam ruang kelembagaan yang tumpang tindih dengan kementerian maupun lembaga lain. Dengan begitu, tujuan memperkuat penerimaan negara tidak menimbulkan biaya baru bagi dunia usaha.

Labib menegaskan bahwa DPR juga akan mengawal agar regulasi operasional DSI tidak bias kepentingan. Menurutnya, kebijakan pengelolaan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi negara sekaligus memberikan kepastian kepada sektor swasta.

“Di saat yang sama, iklim usaha swasta harus tetap terlindungi secara adil (fair). Melalui integrasi data yang solid, negara berdaulat atas sumber dayanya, dan pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha yang transparan dan efisien,” pungkas Labib.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya