Eddy Soeparno Dorong RUU PPIB Jadi Payung Hukum Hadapi Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) segera dimulai di parlemen.

Hal itu disampaikan Eddy saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) MPR RI bertema Perspektif dan Masukan Pemangku Kebijakan tentang Pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB) di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Eddy menilai krisis iklim menjadi salah satu persoalan paling mendesak dan universal yang dihadapi seluruh negara di dunia. Dampaknya memang berbeda dalam skala dan intensitas, namun kenaikan suhu, polusi udara, cuaca ekstrem, penurunan muka tanah, hingga kenaikan permukaan air laut telah dirasakan secara global.

"Permasalahan yang paling mendesak, yang universal yang dialami oleh seluruh negara di dunia tanpa terkecuali adalah krisis iklim," kata Eddy mengawali sambutannya.

Menurutnya, Indonesia juga menghadapi berbagai bencana yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Mulai dari bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kebakaran hutan di Kalimantan, hingga memburuknya indeks polusi udara di sejumlah kota besar.

Eddy mengatakan perdebatan mengenai apakah bencana tersebut murni bencana alam atau dipengaruhi aktivitas manusia tidak boleh mengaburkan persoalan utama, yakni ancaman krisis iklim.

Ia menambahkan, krisis iklim telah mengancam sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan hingga biodiversitas.

Karena itu, politikus Partai Amanat Nasional itu menilai Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat dan terintegrasi untuk mengendalikan dampak perubahan iklim melalui RUU PPIB.

Menurutnya, RUU tersebut nantinya dapat mengatur pengurangan emisi karbon, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemberian insentif maupun sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta memperkuat nilai ekonomi karbon Indonesia.

"Aspek keadilan juga akan menjadi salah satu substansi penting di dalam RUU PPIB agar pengendalian perubahan iklim memberikan afirmasi bahkan intervensi bagi mereka yang langsung terdampak," katanya.

Kelompok yang dimaksud antara lain masyarakat pesisir, kelompok ekonomi lemah, petani, nelayan, perempuan, dan anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyampaikan keinginannya agar pembahasan RUU PPIB dapat dimulai pada penghujung 2026. Ia mengaku telah menyampaikan dorongan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup sejak tidak lama setelah menteri tersebut dilantik dan mendapat respons positif.

"Fraksi-fraksi di parlemen pun secara prinsip menyambut positif agar RUU PPIB dibahas dalam waktu dekat sebagai rancangan undang-undang yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan pembahasan undang-undang lainnya," tuturnya.

Forum tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Diskusi juga menghadirkan unsur Komisi XII DPR RI serta akademisi dari Universitas Indonesia untuk memberikan perspektif pemerintah, legislatif, pemerintah daerah, dan akademisi terkait penyusunan RUU PPIB.