Purbaya Klaim Rp800 Miliar per Tahun Cukup untuk Bayar Utang Whoosh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pemerintah mampu menyelesaikan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. 

Keyakinan itu disampaikan seiring rencana pengalihan pengelolaan proyek dari Danantara kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2026 mendatang.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu mencari investor baru untuk membayar utang tersebut. Menurutnya, sumber dana sudah tersedia melalui badan layanan umum (BLU) atau special mission vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

“Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV. let's say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? 3 triliun, 4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat 800 miliar keuntungannya,” kata Purbaya dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, dikutip Selasa, 8 September 2026.

Dengan keuntungan sekitar Rp800 miliar per tahun tersebut, Purbaya menilai kemampuan pembayaran utang Whoosh cukup memadai. 

Meski demikian, pemerintah masih akan melakukan penghitungan lebih lanjut terkait besaran kewajiban yang harus diselesaikan.

“Cukuplah untuk bayar utang yang ada sekarang. Nanti kita hitung. Yang jelas kami nggak bayar... kami nggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini,” tegasnya.

Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium BUMN yang selama ini menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Konsorsium tersebut terdiri dari WIKA, PT KAI, Jasa Marga dan PTPN III. Sementara itu, 40 persen saham yang dimiliki konsorsium perusahaan China tetap tidak berubah dan PSBI juga tidak akan dibubarkan.

Pengalihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani beban utang proyek Whoosh yang selama ini menjadi persoalan bagi konsorsium BUMN, terutama PT KAI sebagai pemimpin konsorsium PSBI. 

Dalam skema baru tersebut, kewajiban pembayaran akan ditangani melalui SMV di bawah Kemenkeu, bukan melalui pembayaran kepada Danantara pada saat proses pengalihan.