Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti kesiapan pemerintah saat menghadapi rangkaian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026.
Kariyasa mengingatkan bahwa peringatan yang telah disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial dan Kepala BNPB pada Februari 2026 bukanlah sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan kecukupan anggaran, ketersediaan logistik, kesiapan peralatan, sampai dengan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi bencana.
Dalam rapat tersebut, Kariyasa telah mempertanyakan keterbatasan anggaran BNPB yang saat itu berada di kisaran Rp240-250 miliar dan menekankan perlunya kepastian anggaran penanggulangan bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan dukungan terhadap logistik tanggap darurat dan program kesiapsiagaan masyarakat berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana yang datang secara bersamaan.
"Bencana tidak mengenal jadwal dan tidak bisa menunggu proses administrasi. Ketika bencana datang bersamaan, negara harus sudah siap dengan anggaran, logistik, personel, peralatan, dan sistem komando yang kuat,” ujar Kariyasa dalam keterangan resmi, Senin 7 September 2026.
Bila dihubungkan, peringatan tersebut kini semakin relevan dengan kondisi kebencanaan yang dihadapi Indonesia.
Mulai dari erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung secara menerus dan berdampak terhadap wilayah Lampung dan Banten beberapa hari lalu.
Dimana, gangguan abu vulkanik juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah bandara. Sampai dengan di saat yang sama, BNPB juga menangani berbagai kejadian bencana lainnya, termasuk karhutla dan aktivitas erupsi gunung api di sejumlah wilayah.
“Tetapi pertanyaan kita adalah apakah kapasitas yang tersedia sudah sebanding dengan skala dan frekuensi bencana yang kita hadapi," kata Kariyasa.
Untuk itu, Kariyasa menilai penanggulangan bencana harus ditempatkan sebagai investasi keselamatan masyarakat, bukan semata-mata sebagai belanja ketika bencana sudah terjadi.
"Bencana adalah keniscayaan yang harus kita hadapi, tetapi korban dan dampaknya bisa kita minimalkan," pungkas Kariyasa.
