Anggota Komite III DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)
Anggota Komite III DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan enam rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kunjungan Kerja Komite III DPD RI ke Provinsi Lampung dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Fahira menilai MBG merupakan intervensi strategis yang sekaligus menyentuh aspek kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ekonomi daerah.
Dengan skala program yang semakin besar, tantangan berikutnya bukan lagi hanya memperluas jumlah penerima, tetapi memastikan setiap layanan aman, bergizi, tepat sasaran, konsisten, dan akuntabel.
“Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak makanan dibagikan, tetapi apakah makanan itu aman, dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi, dan benar-benar memberi manfaat bagi penerima,” kata Fahira di sela-sela kunjungan kerja di Bandar Lampung, dikutip Minggu 6 September 2026.
Menurut Senator Jakarta ini, skala tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang semakin kuat.
Berikut enam rekomedasi terkait MBG:
Pertama, terapkan pengawasan SPPG berbasis risiko.
Setiap SPPG memiliki profil risiko yang berbeda berdasarkan kapasitas produksi, kualitas air, jarak distribusi, jenis menu, riwayat temuan, hingga kompetensi SDM.
Kedua, pastikan kapasitas pengawasan tumbuh seiring perluasan MBG.
Penambahan SPPG harus dibarengi kecukupan tenaga sanitarian, laboratorium, puskesmas, tenaga kesehatan, serta perangkat kontrol di kabupaten/kota. Fahira Idris mengingatkan, pertumbuhan jumlah dapur yang terlalu cepat tanpa peningkatan kapasitas pengawasan berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas dan keamanan pangan.
Ketiga, setiap insiden harus menghasilkan perbaikan sistemik.
Jika ditemukan persoalan keamanan pangan atau pelanggaran standar, evaluasi tidak boleh berhenti pada satu SPPG. Pemerintah perlu melakukan analisis akar masalah dan memastikan hasilnya menjadi pembelajaran serta tindakan korektif bagi SPPG lain dengan risiko serupa.
Keempat, tempatkan kualitas di atas target kuantitas.
Setiap SPPG memiliki batas kapasitas aman produksi berdasarkan tenaga kerja, peralatan, ruang dapur, waktu pengolahan, dan jarak distribusi.
Kelima, jadikan sekolah bagian dari sistem keamanan MBG.
Keamanan makanan tidak berhenti ketika makanan keluar dari dapur SPPG. Setelah makanan tiba di sekolah, ketersediaan air bersih, tempat cuci tangan, area makan, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga waktu konsumsi menjadi bagian penting dari kualitas layanan.
Keenam, ukur keberhasilan dari makanan yang benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat.
Evaluasi menu, penerimaan siswa, serta jumlah makanan tersisa atau food waste perlu dimasukkan sebagai indikator kinerja MBG. Menurut Fahira Idris, menu yang secara perhitungan memenuhi standar gizi belum tentu efektif apabila tidak disukai atau tidak dikonsumsi anak.
"Umpan balik siswa dan sekolah karena itu perlu menjadi bagian rutin dalam penyempurnaan menu," pungkas Fahira.
