Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Dok PSI)
Simpul Aktivis Angkatan 98 atau Siaga 98 menilai masih dominannya narasi mengenai Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi di ruang publik, media massa, maupun media sosial turut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, mengatakan, kondisi tersebut menciptakan situasi komunikasi politik yang tidak sehat. Menurutnya, pemerintahan yang sedang berjalan membutuhkan ruang publik yang cukup untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menunjukkan hasil berbagai kebijakan serta program yang dijalankan.
"Pemerintahan Presiden Prabowo harus mendapatkan ruang yang proporsional untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Jangan sampai ruang publik justru terus dipenuhi oleh narasi mengenai sosok Mantan Presiden Joko Widodo, sehingga perhatian masyarakat terhadap agenda pemerintahan saat ini menjadi terdistorsi," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 4 September 2026.
Siaga 98 melihat, Presiden Prabowo bersama kabinetnya telah menjalankan berbagai program yang diarahkan pada kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan, maupun penguatan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan berbagai keberhasilan, tantangan, serta kebijakan yang sedang dijalankan dapat dikomunikasikan secara langsung dan efektif kepada masyarakat.
Hasanuddin menyoroti konstruksi komunikasi publik pemerintah yang dinilainya belum mampu menjadikan berbagai agenda strategis tersebut sebagai narasi utama di ruang publik.
"Kami melihat ada persoalan dalam konstruksi komunikasi publik. Banyak hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo sebenarnya menyangkut kepentingan nasional dan memiliki dampak strategis, tetapi tidak selalu menjadi narasi utama di ruang publik. Sebaliknya, perhatian publik masih sering tersedot pada isu dan narasi yang berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi," ujarnya.
Menurut Siaga 98, kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi dan kredibilitas pemerintahan Prabowo. Persoalannya bukan semata-mata mengenai kinerja pemerintah, tetapi juga pertarungan narasi di ruang publik yang dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai apa yang sedang dikerjakan pemerintah.
Untuk itu, Siaga 98 mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan capaian dan kebijakan secara lebih terukur, terbuka, konsisten, serta berbasis data.
“Pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Hasil kerja juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Kalau ruang komunikasi publik dibiarkan kosong, ruang tersebut akan diisi oleh berbagai narasi lain. Pemerintah harus hadir dengan narasi yang faktual mengenai agenda dan capaian pemerintahannya sendiri," tegas Hasanuddin.
Siaga 98 juga mengingatkan agar dinamika politik masa lalu tidak terus-menerus menjadi pusat perhatian hingga mengaburkan agenda pemerintahan yang sedang berjalan.
“Jokowi adalah bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia sebelumnya. Sementara hari ini yang harus menjadi perhatian publik adalah bagaimana Presiden Prabowo menjalankan mandatnya, menyelesaikan persoalan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia,” pungkas Hasanuddin.
