Berita

Suasana diskusi Kembali ke UUD 1945 yang Asli di UNAS (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

SABTU, 29 AGUSTUS 2026 | 14:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut didahului oleh apa yang dinilai sebagai pemufakatan jahat.

Hal itu disampaikan aktivis senior Prihandoyo Santoso dalam diskusi publik bertajuk "Kembali ke UUD 1945 yang Asli" di Kampus Universitas Nasional (UNAS), Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu siang, 29 Agustus 2026.

"Tetapi di Indonesia, saya melihat amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini didahului dengan pemufakatan jahat," ungkap Prihandoyo.


Menurut dia, hal itu lantaran mekanisme referendum dihapus sebelum proses amandemen dilakukan.

"Kenapa saya katakan pemufakatan jahat? Karena sebelum dilakukan amandemen, yang dihilangkan adalah referendum dan Undang-Undang. TAP MPR tentang referendum, Undang-Undang tentang referendum dihapuskan. Baru dilakukan perubahan," katanya.

Prihandoyo menilai penghapusan mekanisme referendum membuat rakyat tidak lagi dilibatkan dalam proses perubahan konstitusi.

"Nah ini menurut saya, rakyat memang sengaja disingkirkan, sudah tidak ikut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasar itu adalah, yang punya hak adalah rakyat. Ini lho, yang kita tidak tahu," tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan pandangannya mengenai unsur pembentuk negara yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan.

"Bahwa Undang-Undang Dasar 45, sebuah negara itu. Negara itu terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintahan. Nah kalau sekarang itu rakyatnya dihilangkan, tidak dikonsertakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apakah itu sah?" ujarnya.

Menurut Prihandoyo, persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga perlu ditinjau secara sosiologis dan berdasarkan kaidah konstitusi.

"Saya kira tidak sah, mungkin secara hukum, tapi secara sociologis, secara kaedah Undang-Undang Dasar," katanya.

Lebih lanjut, Prihandoyo menyoroti kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam konstitusi sebelum perubahan. Menurutnya, kewenangan lembaga tersebut sangat besar.

"Yang kedua, saya melihat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, kewenangan MPR itu luar biasa. Padahal tidak ada pasalnya ini," ungkapnya.

Ia menilai perubahan ketentuan mengenai kedaulatan rakyat turut menghilangkan peran rakyat dalam menentukan arah kehidupan bernegara.

"Rakyat tidak tahu bahwa kedaulatan akan diamanin oleh MPR. Apa ini kedaulatan rakyat ini? Setika keputusan golongan dan keputusan MPR itu dihilangkan, itu artinya kedaulatan rakyat itu dihilangkan," pungkas Prihandoyo.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya