Berita

Aktivis senior Dr Zulfikar Ekomei (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

SABTU, 29 AGUSTUS 2026 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dimaknai sebagai kembali kepada konstitusi yang disepakati para pendiri bangsa.

Hal itu disampaikan aktivis senior Dr Zulfikar Ekomei dalam diskusi publik bertajuk "Kembali ke UUD 1945 yang Asli" di Kampus Universitas Nasional (UNAS), Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu siang, 29 Agustus 2026.

Menurut Zulfikar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku saat ini telah mengalami perubahan pertama dan kedua. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat publik seolah-olah menganggap konstitusi yang berlaku sekarang sama dengan UUD yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.


"Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, jadi kita dibohongi bahwa seolah-olah undang-undang dasar yang berlaku sekarang itu adalah undang-undang dasar yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945," ujar Zulfikar.

Ia bahkan menyebut perubahan terhadap konstitusi tersebut telah melahirkan apa yang disebutnya sebagai "konstitusi bohong".

"Dan kalau sekarang terjadi kepalsuan-kepalsuan, kebohongan-kebohongan itu sudah dilegalkan lewat konstitusi bohong," tegasnya.

Atas dasar itu, Zulfikar menilai istilah "kembali" dalam wacana kembali ke UUD 1945 seharusnya merujuk pada konstitusi yang telah disepakati para pendiri bangsa.

"Jadi istilah kembali menurut saya sebetulnya adalah kembali kepada konstitusi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa saat itu," katanya.

Zulfikar juga menyinggung kesepakatan para pendiri bangsa mengenai sistem pemerintahan Indonesia ketika negara dibentuk. Menurut dia, saat itu para pendiri bangsa membahas pilihan antara sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan sistem parlementer seperti negara-negara di Eropa.

"Ketika para pendiri bangsa yang membuat negara, mereka sepakat pakai sistem apa? Pakai sistem presidensial seperti di Amerika atau sistem parlementer seperti di Eropa. Mereka sepakat kita pakai sistem seperti sistem Indonesia, kita pakai sistem, dan inilah yang dirusak," tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya