Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa 18 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)
Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyayangkan sikap sejumlah negara dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam menangani polusi dan perubahan iklim.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa 18 Agustus 2026.
Jumhur menyoroti negara-negara berekonomi raksasa yang justru mengurangi komitmen terhadap upaya bersama mengatasi polusi dan perubahan iklim, sementara aktivitas ekonomi mereka masih menyumbang porsi besar terhadap emisi global.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam, pencegahan degradasi lingkungan, serta penguatan ketahanan iklim merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia, lanjut Jumhur, juga menempatkan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim berpotensi mengganggu mata pencaharian serta menghambat kemajuan pembangunan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Jumhur juga menekankan bahwa penanganan perubahan iklim tidak hanya membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga pengetahuan tradisional masyarakat. Ia memperkenalkan sejumlah praktik lokal Indonesia, seperti sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur.
Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS diikuti 10 dari 11 negara anggota dan dibuka dengan sambutan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav.
Agenda yang berlangsung selama dua hari itu turut dihadiri delegasi Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.
